Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Kantor Pos akan menutup lebih dari 100 cabang, menempatkan ratusan pekerjaan dalam risiko, saat bisnis milik negara Inggris mencari posisi keuangan yang lebih kokoh setelah skandal IT.
Usulan dari Kantor Pos akan mengakibatkan 115 cabang yang tidak menguntungkan, yang sepenuhnya dimiliki ditutup, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Tindakan ini akan mempengaruhi sekitar 1.000 pekerja, sementara ratusan pekerjaan di kantor pusat perusahaan juga dalam risiko.
Ketua sementara Kantor Pos Nigel Railton diperkirakan akan menetapkan rencana untuk masa depan bisnis tersebut pada hari Rabu setelah sebuah tinjauan.
Perusahaan ini mengoperasikan sekitar 11.500 cabang di seluruh Inggris, sebagian besar dijalankan oleh franchisee.
Institusi yang berusia 388 tahun telah kesulitan mempertahankan relevansinya di pasar yang kompetitif untuk pengiriman paket di mana banyak konsumen dan bisnis menggunakan layanan yang memotong Kantor Pos dari proses pengiriman dan penerimaan paket.
Meskipun telah berusaha untuk menciptakan kembali dirinya dengan menyediakan layanan perbankan, Kantor Pos masih menerima puluhan juta pound dalam subsidi negara setiap tahun.
Bisnis ini melaporkan kerugian sebelum pajak sebesar £81 juta pada tahun 2022-23, turun dari £131 juta tahun sebelumnya.
Skandal IT Kantor Pos yang berlangsung lama, di mana hampir 1.000 sub-posmaster dituduh secara salah menggunakan data yang cacat antara tahun 1999 dan 2015, telah memikat eksekutif.
Nick Read akan mundur sebagai chief executive Kantor Pos pada bulan Maret setelah masa jabatan lima tahun yang dilingkupi oleh salah satu kesalahan keadilan paling serius di Inggris.
Muncul di depan penyelidikan publik tentang skandal tersebut bulan lalu, Read mengatakan bisnis ini masih memiliki “lebih banyak yang harus dilakukan” untuk mendapatkan kepercayaan sub-posmaster.
Disarankan
Kantor Pos sepenuhnya dimiliki oleh wajib pajak, tetapi dijalankan secara independen oleh pemerintah melalui UK Government Investments, sebuah badan yang bertanggung jawab atas mengelola portofolio perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh negara seperti NatWest dan Channel 4.
Gareth Thomas, menteri urusan pos, telah memesan tinjauan terpisah tentang masa depan Kantor Pos saat pemerintah mempertimbangkan keberlanjutan mutualisasi sebagai bentuk kepemilikan, di antara opsi lainnya.
Kantor Pos mengatakan akan menetapkan “perjanjian baru” untuk sub-posmaster yang akan “secara dramatis meningkatkan bagian pendapatan posmaster dari pendapatan… dan membuatnya lebih baik untuk komunitas lokal, posmaster independen, dan mitra kami”.
Departemen Bisnis dan Perdagangan mengatakan: “Pemerintah sedang dalam diskusi aktif dengan Nigel Railton tentang rencananya untuk menempatkan posmaster di pusat organisasi dan memperkuat jaringan Kantor Pos.”