FT menemukan kasus pelanggaran di beberapa kapal ikan yang terhubung ke supermarket di UK. Mereka pakai data dari Ocean Disclosure Project, riset di toko, dokumen publik, dan wawancara dengan pekerja.
Satu kapal China di mana pekerja melaporkan pelanggaran pernah dipakai oleh Wm Morrison, Tesco, dan Waitrose. Kapal China lainnya pernah suplai Morrisons, Asda, J Sainsbury, sama Tesco.
Supermarket bilang mereka sedang selidiki tuntutan ini dengan cepat. Sainsbury’s nambahin kalau mereka sudah tidak ambil produk merek sendiri dari kapal China atau Taiwan selama tiga tahun terakhir.
Menurut Sophie De Salis dari British Retail Consortium, supermarket berjanji jaga standar kesejahteraan pekerja di rantai suplai mereka, dan tuduhan ini harus diselidiki secepatnya.
Dia bilang, meskipun supermarket sudah kerja sama dengan organisasi luar untuk tingkatkan standar, mereka juga mau pemerintah buat aturan wajib untuk hak asasi manusia dan lingkungan supaya persaingan jadi adil.
Departemen pertanian China bilang mereka serius dengan tuduhan terhadap kapal mereka dan rencana untuk menyelidikinya. Mereka bilang negara itu “sangat menentang kerja paksa” dan punya “aturan ketat untuk perekrutan awak kapal.”
Kapal ikan Korea Selatan yang sering lama di laut tanpa singgah di pelabuhan, dipakai oleh tujuh retailer UK, termasuk Marks and Spencer.
Kang Dong-yang dari kementerian kelautan Korea Selatan bilang mereka sedang ambil langkah untuk perbaiki kondisi. Ini termasuk jamin istirahat 6 jam terus setiap hari dan cuti di pelabuhan setiap 12 bulan. Mulai tahun depan, nelayan dapat libur dua bulan setiap 10 bulan, dengan hukuman untuk kapal yang langgar aturan.
Dongwon Industries, pemilik kapal Korea Selatan, bilang mereka sudah jamin awak kapal dapat istirahat 6 jam terus dan cuti pelabuhan 5 hari per tahun. Dua kapal yang dilacak FT baru saja dijual, kata perusahaan itu.
Pemilik kapal purse seine Bunanda bilang mereka “sangat menyesal” dengan masalah kesehatannya tapi tidak terima kalau mereka beri perawatan yang kurang atau tunda pengobatan. Mereka juga bilang Bunanda sudah disarankan cari pertolongan medis sebelum berangkat tapi dia menolak. “Perusahaan bertindak sesuai saran medis dan aturan,” kata pemiliknya, dan mereka bayar semua biaya pengobatan dan pulangnya. Mereka juga tidak terima kalau kartu ID-nya diambil, dan bilang gaji dan biaya adalah tanggung jawab perusahaan rekrutmen Indonesianya. “Perusahaan tetap berkomitmen jaga hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial di perikanan luar negeri,” kata mereka.
Badan Perikanan Taiwan bilang penyelidikan kasus ini menyimpulkan tidak ada bukti penundaan pengobatan yang sebabkan kelumpuhan Bunanda. Juga tidak ada bukti dia dikenakan biaya rekrutmen, dipaksa pinjam uang, dibohongi soal gaji, atau kartu ID-nya diambil.
Lebih Dari Sertifikasi
Walaupun ada konvensi internasional tentang hak pekerja, penegakannya lemah. Negara penangkap ikan besar seperti China, Taiwan, Korea Selatan, dan AS belum menandatanganinya. ILO, UK, dan Prancis mau semua negara dengan kapal ikan meratifikasi konvensi ILO yang jamin hak-hak itu. Indonesia berkomitmen untuk tanda tangani di tahun 2026, dan Korea Selatan menunjukkan akan perkenalkan secara bertahap. Panduan baru ILO untuk nelayan migran disetujui di pertemuan bulan lalu.
Tapi kelompok hak asasi bilang tindakan sudah bisa dilakukan tanpa perjanjian seperti itu – jika hukum internasional dan nasional yang sudah ada ditegakkan. Negara bendera, yang sudah bertanggung jawab secara hukum untuk kondisi kapal, harus jamin perlindungan untuk awak migran; negara asal pekerja migran harus tangani agen perekrutan yang jahat; negara pantai yang awasi perikanan harus pantau dan larang kapal yang melanggar; dan negara pelabuhan harus periksa kapal dan buat pelanggar bertanggung jawab.
Pasar konsumen juga harus perketat pemeriksaan di pelabuhan untuk hentikan seafood yang terkait kerja paksa sampai ke konsumen. Penggunaan yang lebih luas dari pemantauan elektronik dan satelit juga akan perkuat penegakan hukum dan transparansi, kata mereka.