BRICS sudah berkembang jauh sejak ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, pertama kali mencetuskan ide ini pada 2001. Per Januari, sekarang ada sepuluh negara anggotanya: lima pendiri yaitu Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, serta lima anggota baru yaitu Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Di saat tatanan internasional yang dipimpin AS pasca-perang mulai retak, BRICS terlihat seperti pilar potensial untuk tatanan dunia baru. Mereka punya hampir separuh populasi dunia, hampir tiga perempat mineral tanah jarang, dan lebih dari sepertiga minyak mentah dunia.
Bagi para pendukungnya, BRICS adalah inti dari tatanan dunia baru, dimana suara Barat tidak bisa lagi mendikte agenda global atau jadi satu-satunya sumber keuangan, teknologi, dan keahlian. BRICS bisa jadi jalan untuk mencari pasar baru, membangun rantai pasok baru, dan melindungi diri dari kebijakan proteksionis Gedung Putih.
BRICS jelas membuat sebagian orang di Washington khawatir. Presiden AS Donald Trump sering mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara-negara BRICS+ jika mereka membuat mata uang sendiri. Dia juga usulkan tarif 10% untuk negara yang mendukung “kebijakan anti-Amerika dari BRICS.” (Trump tidak pernah melakukannya)
Tapi ancaman utama untuk BRICS bukan Trump, NATO, atau Barat. Ancaman itu datang dari dalam: bahwa BRICS berkembang terlalu cepat jadi tidak kompak, dan tidak memenuhi janjinya untuk reformasi tata kelola global.
Penambahan anggota mungkin terlihat bagus di atas kertas, tapi BRICS butuh aturan main, penegakan, dan pesan bersama. Blok ini harus selesaikan masalah internal yang mendesak jika ingin pertahankan pengaruh dan momentum strategis yang didapat beberapa tahun terakhir.
Pertama, mereka harus kelola persaingan internal yang dalam, terutama antara China dan India, dua anggota terbesar. Kedua negara sudah coba perbaiki hubungan, sejak pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Kazan, Rusia dan Tianjin, China. Tapi hubungan masih penuh ketegangan karena sengketa wilayah yang lama; kejadian terbaru adalah saat seorang warga India yang lahir di Arunachal Pradesh, yang diklaim China sebagai wilayahnya, ditahan di bandara Shanghai selama 18 jam.
Kedua, BRICS perlu menyeimbangkan keamanan ekonomi dengan tujuan politik anggota. Beijing mungkin lihat BRICS sebagai cara efektif untuk percepat investasi di proyek-proyek di Asia Barat, Asia Tengah, dan Samudra Hindia. Tapi India, yang lama waspada terhadap Inisiatif Sabuk dan Jalan, skeptis dengan ekspansi infrastruktur ini. Pakistan sangat ingin gabung dengan New Development Bank, lembaga keuangan pembangunan BRICS. Tapi dengan India sebagai ketua BRICS tahun ini, aplikasi Pakistan kecil kemungkinan berjalan lancar, karena New Delhi akan waspada untuk setujui pendanaan untuk rival lamanya.
Memang, BRICS tidak pernah dimaksudkan untuk selesaikan semua perbedaan antara anggotanya. Tapi organisasi ini juga sudah lewatkan beberapa kesempatan untuk majukan kerjasama antar anggotanya, di luar struktur yang dibangun Barat.
Contohnya, blok ini membentuk Contingent Reserve Arrangement (CRA) untuk sediakan pertukaran mata uang saat kekurangan valas. Tapi CRA juga mensyaratkan bahwa anggota harus patuh pada kondisi IMF jika ingin akses lebih dari 30% dari total hak mereka. Ironisnya, ini membuat Afrika Selatan pilih IMF yang lebih sumber daya dan fleksibel daripada CRA, ketika mereka perlu amankan pinjaman $4,3 miliar yang kontroversial di tahun 2020.
Secara teori, fleksibilitas BRICS harusnya jadi aset, memungkinkan terima anggota dari berbagai spektrum geopolitik. Tapi tanpa cara untuk koordinasi pemerintah, tegakkan aturan dan hukum, blok ini pada dasarnya tidak punya kekuatan.
Tanpa mandat yang jelas atau pedoman mengikat, “masalah awal” ini bisa berubah jadi sesuatu yang lebih besar.
Para optimis mungkin berharap anggota baru–seperti Indonesia, negara berpenduduk terbesar keempat dunia dan kekuatan manufaktur dan energi baru–bisa jadi penengah hubungan antara kekuatan rival. Tapi seberapa mau “kekuatan menengah” ini selesaikan perselisihan dan persaingan strategis yang terbangun puluhan tahun?
Ditambah fakta bahwa banyak negara BRICS saat ini dan calon anggota–seperti Indonesia, India dan UAE–terus berusaha dapatkan investasi AS dan perkuat kemitraan keamanan. Brasil, yang bentrok dengan Washington sejak Trump mulai periode keduanya, akan waspada untuk berkomitmen penuh hanya pada satu blok, apalagi menghadapi Gedung Putih yang ingin gandakan pengaruh strategisnya di Amerika Latin.
Dan beberapa anggota dilanda masalah internal. Jika, di bawah tekanan Amerika yang kuat dan protes besar-besaran yang ada, Iran semakin tidak stabil, ini pasti pengaruhi perjalanan minyak ke India dan China melalui Selat Hormuz. Ini contoh bagaimana masalah satu negara bisa cepat pengaruhi seluruh kelompok.
Jika BRICS ingin lebih dari sekadar singkatan, para anggota harus lihat diri mereka sebagai mitra dalam usaha kolektif. Itu, pada gilirannya, akan datang dari mengembangkan dan menerima aturan main bersama yang bisa ditegakkan. Kalau tidak, perluasan BRICS yang tak terkendali bisa jadi penyebab kehancurannya sendiri.
Pendapat yang diungkapkan dalam tulisan komentar Fortune.com adalah murni pandangan penulisnya dan tidak selalu mencerminkan opini dan keyakinan Fortune.