Bagian untuk Lembaga Keuangan (FID) sudah usulkan untuk menghapus aturan dalam Undang-Undang Perusahaan Asuransi 2019. Aturan ini mewajibkan perusahaan asuransi non-jiwa di Bangladesh menyerahkan separuh bisnis reasuransi mereka ke Sadharan Bima Corporation (SBC), yang dimiliki negara, menurut laporan Financial Express.
Usulan ini datang setelah rekomendasi dari Otoritas Pengembangan dan Regulasi Asuransi (IDRA). IDRA menyebutkan rasio penyelesaian klaim di sektor ini yang rendah. Data dari IDRA menunjukkan, sektor asuransi non-jiwa di negara itu punya rasio penyelesaian klaim cuma 35,54% per Desember 2023.
Penelitian yang diminta oleh ketua IDRA menemukan bahwa reasuransi wajib dengan SBC adalah salah satu faktor penting dibalik angka yang rendah ini. Temuan ini menunjukkan bahwa mewajibkan semua 42 perusahaan asuransi umum non-jiwa untuk reasuransi lewat SBC menyebabkan ketidakefisienan dalam menyelesaikan klaim.
Perubahan yang diusulkan untuk Undang-Undang tahun 2019 ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tapi, usulan ini sudah membuat karyawan SBC khawatir. Para pegawai perusahaan itu sudah protes secara publik terhadap usulan ini. Mereka bilang ini ancam keberadaan SBC dan minta para pembuat undang-undang jangan terapkan perubahan sebelum pemilu pemerintah baru.
Perwakilan IDRA bilang ke Financial Express bahwa jika perubahan ini disetujui, bisa tingkatkan rasio penyelesaian klaim dan juga aliran modal asing ke Bangladesh. Orang dalam sektor juga tunjukkan bahwa SBC tidak punya peringkat kredit yang diakui internasional, yang halangi akses ke dana asing untuk proyek pembangunan, tambah laporan itu.
Angka yang sudah diaudit dari IDRA sampai Desember 2024 menunjukkan bahwa SBC masih hutang lebih dari Tk14 miliar (sekitar $114,78 juta) ke perusahaan asuransi yang belum terima pembayaran. Sebaliknya, perusahaan asuransi juga dilaporkan masih hutang Tk9,28 miliar ke SBC untuk premi yang belum dibayar.
Manajer umum SBC, S M Shah Alom, sebut keterlambatan penyelesaian klaim karena dokumen yang kurang lengkap dalam berkas klaim. Dia juga catat bahwa perusahaan asuransi masih punya hutang ke SBC. IDRA berargumen bahwa mengakhiri reasuransi wajib dengan SBC bisa juga perkuat reasurer swasta dan memudahkan masuknya reasurer asing ke pasar Bangladesh.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum saja. Ini tidak dimaksudkan sebagai saran yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan saran profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.