Buka gratis newsletter White House Watch
Panduan kamu tentang arti masa jabatan kedua Trump buat Washington, bisnis, dan dunia
Menteri luar negeri AS Marco Rubio bilang pemerintahan Trump akan “dengan keras” mencabut visa mahasiswa China. Ini langkah terbaru untuk membatasi orang asing yang mau kuliah di AS.
Langkah ini muncul sehari setelah Rubio kasih perintah ke kedutaan AS di seluruh dunia untuk berhenti jadwal wawancara visa pelajar baru. Pemerintahan sedang ketatkan pemeriksaan aktivitas media sosial pelamar.
Rubio bilang dalam pernyataan bahwa Departemen Luar Negeri bakal kerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk “dengan keras cabut visa mahasiswa China, termasuk yang punya kaitan dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang penting”.
Dia juga bilang AS bakal revisi kriteria visa untuk perketat pemeriksaan semua aplikasi visa dari China dan Hong Kong di masa depan.
Menurut Institut Pendidikan Internasional, di tahun ajaran 2023-24, hampir 280.000 pelajar asing di AS dari China, atau lebih dari seperempat total pelajar asing di sana. China jadi negara asal terbanyak kedua setelah India.
Langkah baru ini bagian dari pengetatan besar-besaran terhadap pelajar asing yang buat kampus-kampus AS jadi tegang dan bikin stres ribuan pelajar yang udah di AS, takut visa mereka ga bisa diperpanjang.
Pembatasan visa pelajar ini bagian dari serangan Presiden Donald Trump ke universitas elite AS. Dia tuduh mereka gagal tangani antisemitisme saat protes besar-besaran pro-Palestina setelah perang Israel di Gaza mulai. Kritikannya bilang Trump serang kebebasan berbicara dan akademik.
Tapi pembatasan imigrasi ini lebih luas dari pelajar aja. Rubio juga bilang Rabu lalu bahwa pemerintahan Trump bakal terapkan pembatasan visa baru buat pejabat asing yang dia bilang sudah bertindak melawan warga AS karena postingan mereka di media sosial.
“Orang asing yang bekerja merusak hak-hak orang Amerika gak boleh nikmati hak jalan-jalan ke negara kita,” kata Rubio di pernyataan di X. “Baik di Amerika Latin, Eropa, atau di manapun, masa-masa perlakuan pasif buat mereka yang kerja merusak hak warga AS udah berakhir.”
Belum jelas pejabat mana yang bakal kena dampak pembatasan visa ini atau bagaimana perubahan kebijakan ini bakal dijalankan.
Tapi Rubio bilang di pernyataan terpisah bahwa di “beberapa kasus, pejabat asing udah ambil tindakan sensor yang keterlaluan ke perusahaan teknologi AS dan warga AS tanpa punya wewenang buat itu.”
Dia tambah bahwa “tidak bisa diterima” kalo pejabat asing ancam tangkap warga AS karena postingan media sosial mereka atau minta platform teknologi AS terapkan kebijakan moderasi konten global atau lakukan sensor di luar wewenang mereka sampai ke AS.
“Kita gak akan toleransi gangguan ke kedaulatan AS, apalagi kalo gangguan itu merusak hak dasar kita buat kebebasan berbicara,” kata menteri luar negeri itu.
Trump, wakil presiden JD Vance, dan Rubio semua pernah kritik pemimpin luar negeri karena apa yang mereka anggap pelanggaran kebebasan bicara, termasuk di internet.
Anggota parlemen Partai Republik, termasuk Jim Jordan ketua komite kehakiman DPR, juga serang pembuat undang-undang asing karena regulasi platform media sosial dan konten online, termasuk Undang-Undang Layanan Digital UE dan Undang-Undang Keamanan Online Inggris.
Vance bikin kaget peserta Konferensi Keamanan Munich bulan Februari lalu waktu dia tuduh pemimpin Eropa dan Inggris menekan kebebasan bicara dan bilang “ancaman dari dalam” benua itu lebih parah dari ancaman Rusia dan China.
Baru-baru ini, Rubio bilang ada “kemungkinan besar” sanksi buat hakim agung Brazil Alexandre de Moraes, yang pimpin penindasan disinformasi online di negaranya dan jadi berita tahun lalu setelah bertengkar dengan sekutu Trump, Elon Musk.
Rekomendasi
Si miliarder sebut Moraes “diktator” tapi akhirnya mundur dan ikuti putusannya yang blokir pengguna yang menyebar disinformasi pemilu. Platform media sosial Musk, X, sempat dilarang di Brazil selama sebulan.
Musk juga kritik keras pemerintah Inggris karena penanganan ucapan ofensif setelah kerusuhan sayap kanan di seluruh negara itu Agustus tahun lalu. Dia bandingkan Inggris dengan Uni Soviet.
Eropa ambil pendekatan lebih keras dari AS dalam mengatur platform digital. Undang-Undang Layanan Digital mewajibkan perusahaan media sosial besar dan platform web yang beroperasi di sana untuk berantas misinformasi dan ujaran kebencian.
Undang-Undang Keamanan Online Inggris kasih wewenang luas ke regulator media Ofcom buat hukum raksasa teknologi yang gagal awasi konten ilegal, seperti ujaran kebencian dan hasutan kekerasan.