Perbincangan gencatan senjata antara AS dan Iran sudah mulai di Pakistan, tapi kemungkinan bentrokan militer antara dua negara ini sudah terlihat.
Pada hari Sabtu, kapal-kapal Angkatan Laut AS berlayar melalui Selat Hormuz dengan manuver yang tidak dikoordinasikan dengan Iran, menurut sumber ke Axios. Ini adalah aksi pertama seperti sejak perang dimulai enam minggu lalu.
Kapal-kapal itu menyeberangi selat masuk ke Teluk Persia, lalu kembali ke Laut Arab, kata laporan. Seorang pejabat AS bilang fokusnya adalah kebebasan navigasi.
Sebuah pernyataan dari Komando Pusat AS mengkonfirmasi dua kapal perusak melintas untuk mulai menyiapkan pembersihan ranjau, dan menambah bahwa drone bawah air akan bergabung.
“Hari ini kami mulai proses buka jalur baru dan kami akan bagi jalan aman ini ke industri maritim sebentar lagi untuk dorong perdagangan bebas,” kata Laksamana Brad Cooper, komandan Komando Pusat.
Tapi Iran menyatakan ini pelanggaran gencatan senjata, dan sumber ke Bloomberg bilang kapal perusak itu dipaksa mundur setelah Garda Revolusi Iran luncurkan drone ke arah mereka.
Juga di Sabtu, Presiden Donald Trump posting di Truth Social bahwa AS “mulai proses membersihkan Selat Hormuz.” Sementara itu, tiga kapal tanker minyak raksasa lewat di selat sempit itu, hari dengan ekspor minyak terbesar lewat Hormuz sejak Iran tutup titik penting yang sebelumnya dilewati seperlima minyak dunia.
Trump hentikan perangnya terhadap Iran selama dua minggu saat perbincangan berlangsung. Tapi gencatan senjata tetap rapuh karena permusuhan lanjut, dan Iran pertahankan cengkeraman kuat di selat.
Di waktu yang sama, militer AS terus kirim lebih banyak pasukan tempur ke region. Kapal induk ketiga serta ribuan Marinir dan pasukan penerjun diperkirakan tiba nanti bulan ini. Lebih banyak misil jelajah jarak jauh juga dikirim ke Timur Tengah.
“Saya rasa kami sedang bersiap untuk ronde 2,” kata pendiri Rapidan Energy Bob McNally ke CNBC hari Kamis. “Tapi saat kami garap kemampuan Iran mengganggu Hormuz, yang sayangnya kami mulai terlalu telat tapi kami lakukan sekarang, pengaruh Iran mulai berkurang. Dan saya rasa kondisi untuk gencatan senjata nyata dan buka kembali Selat Hormuz sepenuhnya, akan lebih kuat nanti bulan ini daripada sekarang.”
Dia bandingkan pelemahan ancaman Iran seperti permainan pukul tikus, sebutkan peluncur misil anti-kapal, kapal serang cepat kecil, drone, kapal selam, dan artileri jarak jauh.
McNally, yang sebelumnya jadi penasihat energi Presiden George W. Bush di Gedung Putih, juga tunjukkan bahwa AS sudah kurangi persediaan ranjau bawah air Iran yang bisa dipakai untuk tutup selat.
“Mungkin tidak banyak dilaporkan, tapi saya percaya militer AS dalam seminggu terakhir fokus ke serang ancaman-ancaman itu, kurangi kemampuan Iran,” tambahnya. “Mungkin tidak bisa hilangkan sempurna, tapi dengan kurangi kemampuan Iran halangi pengiriman ke level yang bisa dikelola—saat itulah asuransi bisa berperan dan pengawalan, dan orang bisa mulai lewat.”
Untuk sekarang, misil dan drone Iran cukup untuk takutkan kapal-kapal, memberi Teheran kontrol efektif. Meski beberapa kapal sedikit diizinkan lewat, itu sangat selektif dan butuh biaya sekitar $2 juta.
Iran ingin formalisasi “pos bayar” ini dalam perbincangan gencatan senjata, dan Trump bahkan pernah bicara bahwa AS bisa buat usaha patungan dengan republik Islam itu untuk dapatkan biaya transit.
Tapi negara-negara Teluk yang ekspor minyak dan gas mereka lewat Hormuz sudah tandanya mereka tidak akan terima kontrol Iran atas selat itu. Sementara itu, Wall Street peringatkan itu juga akan ancam dominasi dolar AS dalam perdagangan global.
Dalam wawancara dengan Times Now India hari Rabu, McNally berkata mengizinkan Iran kuasai selat itu akan buat preseden berbahaya yang akan dorong perilaku serupa di bagian dunia lain.
“Itu akan jadi keruntuhan tatanan dan perdagangan dan stabilitas global,” katanya. “Sulit bagiku bayangkan Amerika Serikat akan akhiri konflik ini dengan Iran diperkuat dan punya kemampuan untuk semacam memeras biaya, bukan cuma biaya, tapi konsesi lain: konsesi diplomatik, konsesi kebijakan luar negeri, konsesi militer.”