Jakarta (ANTARA) – Penyalahgunaan bantuan sebesar Rp957 miliar (sekitar US$58,7 juta) oleh penerima untuk judi online pada tahun 2024 menunjukkan perlunya reformasi sistem distribusi bantuan, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Menurut menteri, angka itu ditentukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencocokkan 28,4 juta nomor identitas penerima bantuan sosial pada 2024 dengan 9,7 juta orang terdaftar sebagai penjudi online. Hasilnya, ada 571.410 kecocokan.
“Dua persen penerima bantuan sosial di 2024 ternyata penjudi online yang terlibat dalam 7,5 juta transaksi senilai Rp957 miliar,” ujar Yusuf di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan, sebagian besar anggaran lebih dari Rp500 triliun (sekitar US$31 miliar) untuk bantuan dan subsidi tahun ini mungkin salah sasaran.
Menteri juga menyoroti target yang tidak tepat dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Insentif Pemerintah (BIP), bantuan sembako, serta subsidi gas elpiji, bahan bakar, dan listrik.
Untuk mengatasi ini, pemerintah akan terus meningkatkan akurasi bantuan dengan memastikan dana hanya diberikan kepada yang layak sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial akan memperkuat konsolidasi data dan pemeriksaan lapangan, apalagi ada warga yang dilaporkan menerima bantuan sosial selama 10 hingga 15 tahun,” katanya.
Dia juga meminta pemerintah daerah hanya mengacu pada DTSEN untuk distribusi bantuan, sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang database ini.
“Gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat daerah harus ketat merujuk DTSEN saat menyalurkan bantuan sosial,” tegasnya.
Meski DTSEN belum sepenuhnya matang, pemerintah terus memperbarui datanya setiap hari agar menjadi alat yang andal untuk distribusi bantuan tepat sasaran.
Penerjemah: Lintang B, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025