Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Korupsi Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat untuk memastikan perlindungan warga negara Indonesia yang terancam deportasi.
Baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump mengumumkan regulasi imigrasi yang menargetkan imigran tanpa dokumen, mengatakan bahwa mereka akan segera dideportasi jika tertangkap oleh otoritas imigrasi.
“Kami akan memantau dan memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak kebijakan ini,” kata Mahendra saat menerima Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Lakhdhir, di Jakarta, pada hari Rabu.
Menanggapi kekhawatiran pemerintah Indonesia, Lakhdhir mengatakan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk individu yang masuk ke AS secara ilegal. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik siswa maupun pekerja, masih dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa.
Dia menjelaskan bahwa individu yang terancam deportasi adalah mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar tetapi tidak lagi memiliki status hukum setelah meninggalkan universitas, atau mereka yang masuk ke AS secara ilegal dari awal.
Lakhdhir lebih lanjut mengatakan bahwa negaranya bekerja sama dengan imigrasi Indonesia untuk menangani warga negara AS yang telah melebihi batas visa mereka di Indonesia, terutama di Bali.
Selain deportasi, pertemuan juga membahas masalah kewarganegaraan ganda. Duta Besar tersebut mengatakan bahwa pemerintahnya tidak keberatan jika orang keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Amerika.
Pemerintah AS mengakui bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari pihak AS, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu adalah hak mereka, dan AS tidak keberatan dengan hal tersebut, tambahnya.
Selain itu, Lakhdhir menekankan pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan AS dalam berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.
Kolaborasi ini diharapkan dapat lebih diperkuat untuk kepentingan bersama, katanya.
Menanggapi hal ini, Mahendra menekankan bahwa Indonesia masih memegang teguh prinsip kewarganegaraan tunggal. Namun, dia membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai kebijakan kewarganegaraan ganda, mengingat jumlah diaspora Indonesia yang semakin meningkat di luar negeri.
Saat ini, Indonesia memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak dari perkawinan campuran hingga usia 21 tahun.
“Setelah mereka berusia 21 tahun, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan,” jelas menteri tersebut.
Diskusi ini juga diharapkan dapat membuka jalan untuk kerja sama lebih lanjut antara Indonesia dan AS dalam masalah hukum dan imigrasi.