Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat, menyatakan di sini pada Sabtu bahwa pemerintah harus menjamin hak dan perlindungan individu dengan disabilitas.
Wakil ketua menekankan bahwa penting bagi orang dengan disabilitas untuk menikmati hak dan perlindungan yang sama dengan semua orang di masyarakat.
Moerdijat menekankan bahwa pemerintah dapat mencapai hal ini dengan mengintegrasikan pendekatan inklusif disabilitas ke dalam praktik tata kelola.
“Kesiapan sumber daya manusia untuk menerapkan tata kelola dengan pendekatan inklusif disabilitas merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian segera,” katanya saat mengadakan pertemuan dengan komunitas disabilitas di Bali, seperti yang disebutkan dalam rilis pers resmi.
Ia menunjukkan bahwa ketiadaan perspektif disabilitas dalam tata kelola mengakibatkan hilangnya hak-hak mendasar bagi individu dengan disabilitas.
Beberapa hak tersebut termasuk akses ke layanan publik, perbankan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.
Moerdijat menegaskan bahwa masalah ini menuntut perhatian segera dari pemerintah, terutama dari para pembuat kebijakan daerah.
“Banyak daerah tidak memiliki regulasi yang mengatasi kebutuhan orang dengan disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk menegakkan hak dan kebutuhan orang dengan disabilitas, tanpa memandang perbedaan politik, rasial, atau agama.
Dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak ini, Moerdijat percaya bahwa orang dengan disabilitas di Indonesia akan memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak seperti semua orang lain di masyarakat.
Sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menekankan perlunya mewujudkan aksesibilitas dalam infrastruktur, termasuk di sektor transportasi publik.
Berita terkait: KND Indonesia membidik data yang lebih baik untuk pemenuhan hak disabilitas
Berita terkait: Menteri sosial berjanji regulasi insentif disabilitas
Berita terkait: Kerja sama diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas: KND
Penerjemah: Walda M, Kenzu
Editor: Primayanti
Hak cipta © ANTARA 2025