loading…
Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair. Foto/Lorne Thomson/Redferns
LONDON – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengusulkan untuk memimpin pemerintahan transisi di Gaza setelah operasi militer Israel disana berakhir. Berita ini dilaporkan media Inggris pada hari Jumat (26/9/2025).
Blair dikabarkan sedang berusaha untuk memimpin sebuah badan yang dinamakan Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA). Badan ini akan mengawasi rekonstruksi dan pada akhirnya menyerahkan kekuasaan ke Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Tepi Barat.
Sebagai salah satu dari banyak konsep yang diusulkan oleh berbagai pemerintah dan lembaga pemikir, GITA akan berusaha mendapatkan mandat PBB untuk menjadi "otoritas politik dan hukum tertinggi" di Gaza selama lima tahun.
Jika disetujui, Blair akan memimpin sebuah sekretariat yang terdiri sampai 25 orang yang dananya dari negara-negara Teluk.
Majalah The Economist menggambarkan rencana ini sebagai "perbaikan yang signifikan" dibandingkan visi sebelumnya dari Presiden AS Donald Trump tentang Gaza sebagai "riviera" milik Amerika.
Menurut laporan, GITA awalnya akan berkantor pusat di El-Arish, Mesir, dan mencontoh otoritas transisi sebelumnya di Timor Leste dan Kosovo. Misi mereka termasuk menyatukan Gaza dan Tepi Barat dibawah Otoritas Palestina (PA).
Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah saat ini hanya punya wewenang terbatas di Tepi Barat, dimana militer Israel memegang kendali dominan – sebuah situasi yang disebut para kritikus sebagai sistem apartheid.