Usulan Sudan: Turki dan Qatar Jadi Mediator dalam Pembicaraan dengan RSF

Jakarta (ANTARA) – Sudan telah mengusulkan untuk melibatkan Turki dan Qatar dalam memediasi perundingan damai antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan seimbang.

Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali, menyampaikan proposal tersebut dalam sebuah wawancara dengan ANTARA di Jakarta pada Rabu.

"Jika ingin melakukan perundingan damai yang nyata, kita harus libatkan mediator lain, yaitu Turki dan Qatar. Ini adalah usulan dari pemerintah Sudan," kata Ali.

Inisiatif ini menyusul proposal sebelumnya dari Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk memediasi upaya perdamaian di Sudan.

Ali menyatakan bahwa Sudan menganggap Arab Saudi dan Mesir sebagai mitra yang terpercaya. Namun, dia menuduh Amerika Serikat memiliki standar ganda karena diduga mengizinkan UEA mendukung RSF. RSF sendiri telah memerangi tentara dan membunuh warga sipil di El-Fasher serta daerah lain.

Dia berargumen bahwa AS dan UEA mendorong persyaratan gencatan senjata yang tidak adil bagi pemerintah Sudan dan rakyatnya.

"Anda tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dan menyamakan sanksi antara si penyerang dan yang bertahan," tegasnya.

Oleh karena itu, Sudan mengusulkan penambahan mediator. Namun, Ali mengatakan beberapa negara tampaknya enggan mendukung ide tersebut.

"Karena mereka tahu kalau Turki dan Qatar bergabung dengan Arab Saudi dan Mesir, mereka akan membentuk mayoritas dan dapat memimpin negara-negara lain menuju penyelesaian rasional yang dapat diterima pemerintah Sudan," ujarnya.

Ali menekankan bahwa mediator tidak dapat memaksakan syarat damai kepada Khartoum, karena tentara Sudan saat ini memegang keunggulan atas RSF dan menguasai sebagian besar wilayah negara.

MEMBACA  Kisah Deportasi Imigran Belgia yang Sering Pindah Tempat dan Gagal Bayar Hotel

"Anda tidak bisa menerima seseorang yang menjadi penyerang, didukung oleh mereka, dan mereka ingin memaksakan perdamaian yang menguntungkan kebijakan si penyerang itu, yang pada akhirnya adalah agenda mereka sendiri," katanya.

Sejak 15 April 2023, tentara Sudan dan RSF terlibat dalam perang yang telah menolak berbagai upaya mediasi baik regional maupun internasional.

Ali menyebutkan lebih dari 150.000 warga Sudan, sebagian besar adalah warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak, telah tewas. Sementara sekitar 100.000 lainnya luka-luka atau menderita masalah kesehatan.

Berita terkait: Sudan terbuka untuk gencatan senjata jika RSF menyerah, kata Duta Besar di Jakarta
Berita terkait: Indonesia dan Sudan tandatangani perjanjian untuk tingkatkan pengawasan makanan dan obat-obatan

Translator: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025