loading…
Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli mengatakan bahwa menolak penempatan Polri berada di bawah Kementerian bukanlah sikap melawan Presiden. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
JAKARTA – Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menyatakan bahwa pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo kembali dijadikan sasaran adu siasat politk. Pieter menambahkan, di republik yang suka ribut karena tafsiran, kata-kata Listyo dipreteli, maknanya dipelintir, lalu dilempar ke publik sebagai drama konstitusional instan.
Dalam catatan analisisnya, dia menilai fenomena ini mengingatkan bahwa demokrasi tanpa etika hanya akan menciptakan kegaduhan yang menipu nalar. Masalahnya sebenarnya bukan pada pilihan kata-kata, tapi pada nafsu sebagian elit yang gemar menguji batas-batas institusi negara.
Baca juga: Kapolri: Sangat Ideal Polri Berada Langsung di Bawah Presiden
Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan, Polri diseret ke arena sensasi, negara malah kehilangan fokus pada hal yang jauh lebih penting, yaitu menjaga stabilitas dan kewarasan hukum.
“Ketika pernyataan Kapolri dipelintir untuk kepentingan politik, yang dipertaruhkan bukan cuma kata-kata, tetapi stabilitas institusi dan negara,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Dia menuturkan di tengah riuh rendahnya demokrasi, kata-kata sering menjadi medan pertempuran yang sangat licin. Bukan karena isinya, tapi karena cara kata-kata itu dipelintir.
Baca juga: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: Narasi Polri di Bawah Kementerian Lemahkan Presiden Prabowo
Menurutnya, pernyataan Listyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR yang menegaskan komitmen mempertahankan Polri di bawah Presiden ‘sampai titik darah penghabisan’ adalah contoh terbaru bagaimana konteks dipotong, makna disempitkan, dan niat dipelintir jadi tuduhan pembangkangan.
Padahal, dalam tradisi ketatanegaraan modern, loyalitas pada konstitusi dan sistem pemerintahan yang sah justru menjadi dasar profesionalisme aparat negara. “Menolak penempatan Polri di bawah Kementerian bukanlah sikap melawan Presiden, melainkan usaha untuk menjaga arsitektur demokrasi presidensial yang sudah disepakati sejak Reformasi 1998,” ujarnya.