Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan tujuh segmen populasi untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara ini, sebagaimana tercermin dalam Studi Pemetaan Inklusi Keuangan: Mempercepat Akses ke Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran.
Studi ini merupakan hasil kerja sama antara Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) dan Tony Blair Institute.
“Dokumen ini berfungsi sebagai alat implementasi dasar untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening,” kata Wakil Koordinator Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon.
“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta pada hari Selasa.
Katanya, tujuh segmen tersebut meliputi perempuan; mereka yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial (terutama penyandang disabilitas dan lansia); pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda; serta masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
Mereka juga mencakup pekerja migran Indonesia (PMI), pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Dengan memfokuskan pada tujuh segmen ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap program inklusi keuangan dirancang dengan tepat dan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik dari masing-masing kelompok masyarakat, informasi Simbolon.
Katanya, pemerintah terus memprioritaskan kelompok masyarakat yang kurang dilayani. Kelompok-kelompok ini sering menghadapi kurangnya akses terhadap infrastruktur digital publik yang memadai dan pengetahuan tentang produk keuangan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Upaya ini menjadi dasar bagi studi pemetaan untuk memandu pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang berada di garis depan inklusi keuangan, tambahnya.
Dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dengan memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sasaran tersebut meliputi memberikan akses kepemilikan rekening keuangan formal untuk mendorongnya mencapai 91 persen pada tahun 2025 dan 93 persen pada tahun 2029, serta meningkatkan tingkat inklusi keuangan hingga 98 persen pada tahun 2045.
Berita terkait: Buka rekening bank untuk mendukung inklusi keuangan, kata warga
Berita terkait: Pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan inklusi keuangan
Penerjemah: Imamatul Silfia, Resinta Sulistiyandari
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025