Jakarta (ANTARA) – Indonesia, Laos, dan Malaysia terus melanjutkan mekanisme troika yang disepakati dalam KTT ASEAN di Jakarta pada September 2023 untuk membantu menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Myanmar.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mekanisme troika yang diimplementasikan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN sebelumnya, Laos sebagai ketua saat ini, dan Malaysia sebagai ketua berikutnya sangat penting untuk memastikan kelanjutan penanganan masalah Myanmar.
“Di KTT di Jakarta, mekanisme baru disepakati dalam ASEAN dalam bentuk troika untuk membahas bagaimana mengimplementasikan Konsensus Lima Poin mengenai masalah Myanmar,” kata Marsudi pada hari Selasa.
Beliau menyampaikan pernyataan tersebut setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan di Jakarta.
Melalui mekanisme ini, beliau mengatakan, Indonesia telah memberikan semua catatan kepada Laos mengenai keterlibatan yang telah dilakukan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, dengan harapan pendekatan ini dapat dilanjutkan oleh Laos sebagai ketua ASEAN tahun ini.
Selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN, lebih dari 265 pertemuan telah dilakukan dengan hampir semua pemangku kepentingan di Myanmar.
Marsudi menekankan bahwa Indonesia sedang mengoptimalkan diplomasi untuk mendorong kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).
“Kami telah memberikan semua kontak kepada Laos, dan mereka menyatakan secara tegas bahwa yang akan dilakukan oleh Laos adalah kelanjutan dari upaya yang sebelumnya dibangun di bawah kepemimpinan Indonesia dan Kamboja. Jadi, ini harus terus dibangun dan diperkuat,” jelas beliau.
Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa mekanisme troika tidak tertutup untuk keterlibatan negara-negara ASEAN lainnya, selama masih mengacu pada 5PC.
“Ketika kami membahas bantuan kemanusiaan, misalnya, saya banyak berbicara dengan Thailand karena Thailand juga memberikan bantuan kemanusiaan melintasi perbatasan (ke Myanmar) tetapi masih melibatkan AHA Center, sesuai dengan acuan 5PC,” kata Marsudi.
Sementara itu, Menteri Hasan menekankan pentingnya ASEAN bekerja sama untuk memastikan krisis di Myanmar tidak menyebar ke negara atau wilayah lain.
Teman-teman negara-negara ASEAN sedang berpikir bersama, yaitu cara terbaik bagi Myanmar untuk kembali ke pemerintahan sipil sebelumnya; jadi mekanisme troika ini diharapkan dapat diimplementasikan semaksimal mungkin, katanya.
Krisis Myanmar dimulai dengan kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan terpilih negara tersebut pada 1 Februari 2021.
Pemerintahan militer Myanmar kemudian keras menindak massa yang memprotes kudeta tersebut, dengan lebih dari 4 ribu warga sipil tewas dan lebih dari dua juta orang mengungsi akibat kekerasan tersebut.
Sejak Oktober 2023, pertempuran militer Myanmar melawan kelompok etnis yang menentang rezim militer dan pasukan pro-demokrasi semakin sengit.
Sementara itu, pada 31 Januari 2024, militer Myanmar memperpanjang status darurat selama enam bulan.
Tindakan ini menunda pemilihan yang dijanjikan oleh militer setelah kudeta Februari 2021. Militer telah memperpanjang status darurat beberapa kali sejak mengambil alih kekuasaan.
Berita terkait: Menteri Luar Negeri Malaysia, Jokowi bahas situasi Myanmar, Palestina
Berita terkait: 5PC tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam menangani masalah Myanmar: Menteri Luar Negeri
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024