Transmigrasi Dapat Mengurangi Impor Pangan

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) – Institut Teknologi Bandung (ITB) sedang mengevaluasi pembangunan kawasan transmigrasi di Sorong, Papua Barat Daya. Fokusnya adalah untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.

Dosen ITB sekaligus Kepala Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Alhilal Furqan, mengatakan pada Jumat bahwa proses evaluasi ini merupakan bagian dari program Kementerian Transmigrasi. Program ini sejalan dengan misi AstaCita Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas.

“Langkah ini juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dengan memperkuat sektor pertanian dan peternakan di daerah-daerah,” ujarnya.

Furqan mencatat bahwa ITB adalah satu dari tujuh perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengevaluasi kawasan transmigrasi, dengan fokus pada daerah Klamono dan Saigun. Lima tim dari ITB telah mengkaji beberapa aspek strategis sebagai dasar pengembangan kawasan transmigrasi.

Evaluasi mencakup kondisi fisik, sosial, dan lingkungan dari kawasan transmigrasi tersebut. Selain itu, tim juga mengidentifikasi komoditas unggulan dan potensial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Aspek kerukunan sosial juga dinilai untuk mencegah konflik antara para transmigran dan masyarakat asli, sehingga memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketersediaan infrastruktur juga ditinjau secara menyeluruh, termasuk jalan, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pasokan listrik. Menurut Furqan, infrastruktur yang memadai adalah fondasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Evaluasi juga mengkaji struktur ekonomi lokal, peluang untuk memperkuat lembaga ekonomi masyarakat, serta pengembangan usaha kecil. “Semua temuan awal akan menjadi dasar bagi kemajuan ekonomi lokal ke depannya,” tambahnya.

Evaluasi yang berlangsung selama tiga bulan, dari akhir Agustus hingga Desember 2025, ini merupakan tahap pertama dari serangkaian kajian berkelanjutan yang akan berlanjut hingga tahun 2026.

MEMBACA  Pemerintah Trump Biayai Sebagian Manfaat Pangan SNAP di Tengah Penutupan Pemerintah AS