Rabu, 14 Januari 2026 – 18:02 WIB
China semakin memperlakukan sejarah bukan sebagai ilmu akademik, tapi sebagai alat kekuasaan negara. Dalam sepuluh tahun terakhir—dan makin kuat sejak 2023—Beijing mempercepat usaha sistematis untuk membentuk ulang cerita masa lalu agar sesuai dengan tujuan politik dan strategis mereka sekarang.
Baca Juga:
China Ingin Sebar Mobil Lebih Banyak di Dunia
Pendekatan ini bukan cuma perdebatan soal ingatan bersama atau kebanggaan nasional, melainkan kebijakan negara yang sengaja memakai sejarah pilihan untuk melegitimasi klaim teritorial, membungkam perbedaan pendapat, dan mempersempit ruang kompromi diplomasi. Dalam kerangka ini, sejarah berhenti jadi catatan tentang apa yang terjadi dan berubah menjadi pembenaran untuk apa yang ingin dilakukan negara.
Inti dari pendekatan ini adalah pernyataan bahwa batas dan ambisi Tiongkok saat ini merupakan puncak alami dari kelanjutan peradaban yang tidak putus. Ini paling jelas terlihat di Laut China Selatan, di mana Beijing menyajikan klaimnya sebagai pemulihan hak-hak kuno, bukan perluasan kekuasaan modern.
Baca Juga:
Geng G7 Pimpinan AS Ketar-ketir sama China
Dengan mengacu pada peta, pelayaran, dan kehadiran sejarah dari berabad-abad yang definisinya tidak jelas, negara China membingkai ulang perairan sengketa sebagai wilayah yang sejak dulu milik Tiongkok, terlepas dari adanya hukum internasional modern dan keputusan pengadilan yang berbeda.
Strategi cerita ini tidak dirancang untuk meyakinkan pihak netral, tapi untuk mengurangi legitimasi dari proses arbitrase itu sendiri. Jika kedaulatan digambarkan sebagai sesuatu yang sudah ditentukan sejarah, maka pengadilan hukum dan negosiasi banyak negara jadi tidak penting, bahkan tidak sah.
Baca Juga:
Ada Mobil Terbaru yang Lebih Mirip Toyota
Logika yang sama mendasari sikap Beijing terhadap Taiwan. Cerita resmi semakin menggambarkan Taiwan bukan cuma sebagai wilayah yang memisahkan diri, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari entitas politik sejarah Tiongkok, yang untuk sementara terputus karena campur tangan asing dan perang saudara.
Dengan menyederhanakan realitas politik abad ke-20 yang rumit menjadi kisah simpel tentang penghinaan nasional dan pemulihan akhirnya, negara menyajikan penyatuan sebagai kewajiban sejarah bukan pilihan politik. Kerangka ini punya dua tujuan: membangkitkan nasionalisme dalam negeri sekaligus membatasi keluwesan pemimpin dengan mengubah kompromi menjadi pengkhianatan sejarah.
Halaman Selanjutnya
Di dalam negeri, bangunan revisi sejarah ini dibentuk melalui pendidikan, budaya, dan penelitian ilmiah yang dikontrol. Kurikulum sekolah sudah distandarkan untuk menekankan tafsiran sejarah yang berpusat pada partai, menggambarkan Partai Komunis China sebagai penjaga peradaban dan satu-satunya pelaku pembaruan nasional. Peristiwa yang mempersulit cerita ini—penindasan internal, bencana kebijakan, atau sejarah minoritas yang diperdebatkan—dikecilkan, dibingkai ulang, atau dihapus sama sekali. Hasilnya bukan satu kebohongan besar, tapi penyempitan imajinasi sejarah secara bertahap, di mana tafsiran alternatif pelan-pelan hilang dari kesadaran publik.