Jakarta (ANTARA) – Kemiskinan tetap menjadi isu yang pemerintah terus menanggapi melalui berbagai kebijakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 25,90 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023.
BPS mencatat bahwa garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah Rp550.458 (sekitar US$35,25) per kapita per bulan. Dengan demikian, 9,36 persen dari populasi hidup dengan pendapatan kurang dari Rp550.458 per bulan.
Sementara itu, tingkat inflasi terus fluktuatif. Ketidakstabilan ekonomi, baik dalam skala domestik maupun global, juga memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, salah satunya tercermin dalam gelombang pemutusan hubungan kerja yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran.
Baik tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, mengingat bahwa inflasi mempengaruhi harga komoditas sementara pengangguran mempengaruhi pendapatan seseorang. Keduanya juga mempengaruhi daya beli masyarakat.
Untuk itu, diperlukan intervensi berupa kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan.
Intervensi kebijakan fiskal
Salah satu intervensi utama oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal. Melalui anggaran negara, pemerintah menyajikan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Beberapa contoh dari program-program tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana bantuan tersebut didistribusikan melalui Kementerian Sosial.
Program Kartu Sembako memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan mereka melalui e-voucher senilai Rp200 ribu (sekitar US$12,81) per bulan yang diberikan melalui bank milik negara.
Sepanjang tahun 2023, jumlah penerima Kartu Sembako telah mencapai 18,7 juta, dengan total pendanaan yang disalurkan sebesar Rp44,5 triliun (sekitar US$2,84 miliar).
Sementara itu, PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang ditargetkan pada keluarga miskin di mana mereka dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk menjaga kesejahteraan mereka.
Pada tahun 2023, PKH menargetkan 9,9 juta keluarga penerima manfaat, dengan total anggaran sebesar Rp28,1 triliun (sekitar US$1,79 miliar).
Khusus untuk tahun 2023, ketidakstabilan ekonomi diperburuk oleh fenomena El Nino yang dikhawatirkan mengganggu produksi pangan dan menyebabkan lonjakan harga.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Keuangan menginisiasi peningkatan bantuan uang tunai senilai Rp200 ribu (sekitar US$12,81) yang diberikan kepada 18,6 juta keluarga penerima manfaat pada bulan November dan Desember.
Kementerian Keuangan juga meningkatkan bantuan beras 10 kilogram pada bulan Desember 2023.
Mengingat data dari Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023 yang menyatakan bahwa beras merupakan komoditas utama dalam komponen garis kemiskinan, peningkatan bantuan beras dianggap sebagai intervensi yang tepat.
Untuk itu, anggaran bantuan beras, yang diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat, mencapai Rp7,8 triliun (sekitar US$505,37 juta). Distribusi bantuan beras dilakukan di bawah otoritas Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas).
Selain itu, terdapat beberapa program perlindungan sosial lainnya, seperti subsidi bahan bakar senilai Rp21,3 triliun (sekitar US$1,36 miliar), subsidi listrik senilai Rp68,7 triliun (sekitar US$4,39 miliar), dan subsidi bunga untuk program kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp40,9 triliun (sekitar US$2,61 miliar).
Anggaran negara juga menyediakan Rp10,4 triliun (sekitar US$665,24 juta) sebagai bantuan tunai desa yang disalurkan melalui belanja transfer daerah. Dana tersebut digunakan untuk melindungi 2,9 juta keluarga penerima manfaat.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mencatat bahwa dana yang disalurkan dari anggaran negara untuk program perlindungan sosial sepanjang tahun 2023 mencapai Rp443,4 triliun (sekitar US$28,36 miliar)
Paling tidak hingga Maret 2023, tingkat inflasi selama periode September 2022 hingga Maret 2023 berada di sekitar 1,32 persen, lebih rendah dari inflasi sebesar 3,60 persen dari Maret 2022 hingga September 2022.
Sementara itu, dalam hal tingkat pengangguran, persentasenya menurun, dari 5,86 persen pada Agustus 2022 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.
Kedua hal tersebut memberikan dampak positif terhadap tingkat kemiskinan pada Maret 2023, yang lebih rendah dari 9,57 persen, atau 26,36 juta orang, yang tercatat pada September 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali menekankan peran anggaran negara sebagai bentuk kehadiran negara dalam hal kesejahteraan rakyat.
Anggaran negara terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, sehingga dapat menjadi instrumen fiskal yang mampu melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Menghapus kemiskinan
Indonesia bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2045 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Namun, masih terdapat masalah dalam upaya melindungi masyarakat miskin di negara ini.
Salah satu tantangan adalah bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran. Berdasarkan data dari Susenas pada Maret 2023, orang dari golongan berpenghasilan tinggi masih menjadi penerima manfaat dari program PKH dan Kartu Sembako.
Hingga saat ini, distribusi bantuan sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan memanfaatkan data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS).
Pemerintah saat ini sedang berupaya memperkuat database melalui cara-cara, seperti dengan menambahkan informasi data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kementerian Keuangan mencatat penurunan efektivitas perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan, seperti PKH, yang efektivitasnya telah menurun menjadi 3,22 persen pada tahun 2022, dari 5,3 persen pada tahun 2019.
Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan masih diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Mengentaskan kemiskinan adalah salah satu tujuan dari visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita menjadi US$30.300, antara lain.
Pemerintah di masa depan diharapkan untuk memperhatikan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga kehadiran negara dapat dirasakan secara lebih signifikan oleh semua lapisan masyarakat.
Berita terkait: Kementerian mengadakan lokakarya untuk meningkatkan produktivitas penerima manfaat PENA
Berita terkait: Perang total Indonesia melawan kemiskinan ekstrim pada 2023
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024