Jumat, 17 Oktober 2025 – 00:32 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kalau pembangunan ‘Family Office’ tidak akan pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga :
Hal ini dia sampaikan untuk menanggapi penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak mau membiayai pembangunan ‘Family Office’ dari APBN. Luhut memastikan bahwa ‘Family Office’ tidak ada hubungannya sama APBN.
“Iya, biayain sendiri, kan orang naruh uangnya disitu,” kata Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Baca Juga :
Disebut Sering ‘Sentil’ Kementerian Lain, Purbaya: Saya Jaga Duit Saya Biar Aman
Luhut jelaskan bahwa konsep “family office” ini lebih tentang usaha untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menaruh dananya di Indonesia dengan skema bebas pajak (zero tax) di awal, lalu akan dikenakan pajak nantinya ketika dananya sudah diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca Juga :
Luhut Sebut Penempatan Dana Pemerintah oleh Purbaya Mulai Menunjukkan Hasil, Begini Katanya
Oleh karena itu, menurut Luhut, pembangunan ‘Family Office’ ini akan murni menggunakan skema pembiayaan swasta-mandiri dan tidak butuh dukungan APBN. “Enggak ada urusannya sama APBN,” tegasnya.
Saat ini, pihaknya lagi berusaha menyusun regulasi yang bisa jamin keamanan investasi di ‘Family Office’. Luhut ingin bikin investor percaya bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk menampung dana mereka.
Dia ngaku sudah banyak investor yang nunggu ‘Family Office’ ini terbentuk karena sudah siap untuk mengalirkan dana investasi. Setidaknya, Luhut sebut Singapura dan China termasuk dalam daftar investor tersebut.
Bangun ‘Family Office’ di Bali
Ketua DEN itu berencana untuk bangun ‘Family Office’ di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan. Kawasan itu nantinya akan jadi pintu masuk bagi dana investasi dari luar negeri yang akan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.
Beberapa waktu lalu, Luhut pernah bilang juga akan kembangkan ‘Family Office’ di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi sekarang, dia mau fokus untuk kembangkan dan evaluasi proses ‘Family Office’ di Bali dulu untuk lihat efektivitasnya.
“IKN bisa aja, tapi jangan semuanya pengen langsung jadi, nanti malah nggak jadi satu pun,” ujarnya.
Soal risiko orang kaya yang mungkin kabur dari kewajiban bayar pajak karena konsep ‘Family Office’ ini, Luhut menyatakan akan siapin sistem yang bisa seleksi profil setiap calon investor. Calon yang ketahuan berisiko ngemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke “family office”.
Halaman Selanjutnya
“Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” kata Luhut.