Teknologi Blockchain. Foto: Indodax
jpnn.com, JAKARTA – CTO INDODAX, William Sutanto mengatakan penggunaan teknologi blockchain ke depan bisa menjangkau berbagai jenis industri, namun tentu diperlukan regulasi yang lebih jelas dan terukur dari pemerintah.
Dia menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain sangat penting, terutama bagi mereka yang terlibat dalam industri ini.
“Blockchain bukan hanya tentang cryptocurrency, tetapi juga tentang bagaimana data dapat diatur dan diamankan secara lebih efektif. Dengan memahami prinsip dasar dan mekanisme kerja blockchain, kita dapat
memanfaatkan potensinya secara maksimal,” kata William.
“Teknologi blockchain sudah banyak digunakan di segala macam industri di lingkup global, mulai dari financial, supply chain, hingga game. Harapannya, masyarakat Indonesia bisa menciptakan hal-hal dan use cases baru di industri tersebut sehingga tidak ketinggalan dengan negara luar. Mulai dari pengembangan blockchain tech itu sendiri, di mana awal hanya ada layer1, lalu layer-2, dan sekarang layer-3,” jelasnya.
Di sisi lain, teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mentransformasi berbagai industri.
“Blockchain adalah sebuah revolusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi di berbagai sektor, mulai dari keuangan, logistik, kesehatan, hingga pemerintahan. Teknologi ini membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien,” tambah William.
Sementara di sisi peluang karir, William juga menyoroti banyaknya peluang karir yang muncul dari perkembangan teknologi blockchain.
“Ada banyak peluang karir di bidang blockchain, mulai dari pengembangan teknologi hingga konsultasi dan analisis. Pemahaman tentang blockchain dapat membuka banyak pintu bagi profesional muda di Indonesia,
memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam industri yang sedang berkembang pesat ini,” tutur dia.
Penggunaan teknologi blockchain ke depan bisa menjangkau berbagai jenis industri, namun tentu diperlukan regulasi yang lebih jelas dan terukur dari pemerintah.