Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan strategi utama yang harus dilakukan Indonesia untuk membangun ekosistem pasar karbon yang kuat dan inklusif. Salah satunya adalah upaya untuk reboisasi 10 juta hektar lahan terdegradasi dan kritis.
“Untuk membangun ekosistem pasar karbon yang kuat, inklusif, dan terhubung global, pertama-tama, Indonesia perlu memastikan kebijakan yang jelas,” ujar menteri tersebut dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Jumat.
Antoni menekankan bahwa strategi penting lainnya adalah menyelaraskan proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dengan standar global. Indonesia juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat untuk menarik investor besar dalam proyek hijau.
“Langkah selanjutnya adalah menarik investor institusional untuk mendanai upaya mitigasi berbasis solusi alam, sambil mencapai interoperabilitas dengan pasar karbon global,” jelasnya.
Menteri itu menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah ini akan mendorong pertumbuhan Indonesia dan memposisikan negara sebagai pusat global untuk pengembangan karbon berkelanjutan.
Meningkatkan tata kelola dan kerangka regulasi dapat meningkatkan nilai ekonomi aset karbon kehutanan Indonesia, sehingga memajukan agenda pembangunan hijau negara, tambah menteri.
“Indonesia kini terbuka terhadap Solusi Berbasis Alam, yang tidak hanya untuk kegiatan pengurangan karbon tetapi juga untuk inisiatif penghilangan karbon seperti aforestasi, reboisasi, dan revegetasi,” papar Antoni lebih lanjut.
Pemerintahannya mengejar langkah-langkah ini melalui tiga pendekatan: perhutanan sosial, konservasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target untuk menanam ulang sekitar 10 juta hektar lahan terdegradasi dan kritis, kata Antoni.
“Ini membutuhkan upaya besar dan mencerminkan kemauan politik Indonesia yang kuat untuk memulihkan ekosistem dan meningkatkan penyerapan karbon kami,” ucap menteri.
Ia menekankan bahwa kolaborasi dari pemangku kepentingan lain, termasuk sektor swasta, masyarakat setempat, dan masyarakat umum, sangat penting.
Antoni percaya bahwa melalui kolaborasi, nilai ekonomi dapat diperoleh dari penyerapan karbon berbasis hutan.
Berita terkait: Presiden Prabowo menyetujui kebijakan bahan bakar E10 untuk kurangi impor dan emisi
Berita terkait: Pemerintah pastikan perdagangan karbon kehutanan bebas dari konflik masyarakat
Berita terkait: Indonesia tingkatkan pendanaan iklim lewat nilai karbon multi-skema
Penerjemah: Arnidhya Nur Zhafira, Mecca Yumna
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025