Jakarta (ANTARA) – Perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 akan dimulai dengan upaya efisiensi anggaran, demikian disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Perhatian utama kami adalah efisiensi. Meskipun anggaran saat ini mencapai Rp268 triliun (hampir US$15 miliar), kami berharap bisa menguranginya lebih lanjut tanpa mengorbankan kualitas,” kata Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan langkah efisiensi akan diterapkan di berbagai sektor, dengan fokus pada tiga prioritas: memfokuskan ulang sasaran penerima manfaat, memberlakukan moratorium unit dapur baru, dan meningkatkan kualitas dapur yang sudah ada, termasuk perbaikan fasilitas dan pelatihan personel, agar standar produksi makanan berkualitas terpenuhi.
Nanik menegaskan bahwa BGN akan menghentikan sementara operasional dapur MBG, yang secara resmi disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jika ditemukan bahwa dapur tersebut beroperasi di bawah standar operasi prosedur yang ditetapkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa program MBG adalah mandat nasional yang besar dan harus dijalankan secar bertanggung jawab.
Berbicara dalam rapat konsolidasi nasional program MBG di Bogor, Jawa Barat, Rabu, ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan punya peran penting dalam memastikan manfaat program ini sampai ke masyarakat.
Ia menegaskan program ini harus sukses, dan memperingatkan mereka yang tak mau bekerja dengan benar untuk “minggirlah”.
“Yang paling penting itu, kepentingan rakyat harus di atas dari semua kepentingan lainnya,” kata Prabowo.
Berita terkait: Prabowo lauds free meal program workers for improving human capital
Berita terkait: Ex-BGN chief, two deputies named suspects in MBG graft probe