Jakarta (ANTARA) – Pemerintah sudah menetapkan target untuk mengaliri listrik di semua desa di Indonesia selama masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
“Dalam rapat kabinet, kami setuju untuk memastikan tidak ada desa yang tertinggal tanpa akses listrik saat kepemimpinan Pak Prabowo,” kata Susanto kepada para anggota dewan dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu.
Dia menekankan bahwa akses listrik adalah aspek kunci dari upaya pemerintah untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh wilayah pedesaan nasional.
Untuk itu, Susanto menyebutkan kementeriannya akan terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga negara terkait untuk mempercepat pengaliran listrik ke desa, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
Selain akses listrik, dia menggarisbawahi bahwa pihaknya juga bertekad untuk memperluas jangkauan jaringan internet ke semua daerah pedesaan lewat kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo).
“Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kominfo untuk memastikan konektivitas internet sampai ke desa-desa, terutama desa wisata dan desa eksportir, serta desa yang punya potensi ekonomi besar,” jelasnya.
Menteri itu mendeskripsikan inisiatif ini sebagai bagian dari agenda transformasi digital yang lebih luas dari pemerintah.
Lebih lanjut, Susanto menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan masyarakat pedesaan punya akses yang memadai tidak hanya ke listrik, tetapi juga ke air bersih dan pendidikan.
Pada 3 November, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif pengaliran listrik ke desa, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menyediakan listrik ke semua desa pada tahun 2029 atau 2030.
Dia menambahkan bahwa Kementerian ESDM bertujuan untuk membangun infrastruktur listrik di setidaknya 1.285 desa di seluruh negeri pada akhir tahun 2025 untuk memperluas layanan perusahaan listrik negara PLN.
Lahadalia menekankan bahwa langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap akses listrik sebagai hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia.
Berita terkait: Jakarta targets electrifying 50 pct of TransJakarta’s fleet by 2025
Berita terkait: PLN supports South Sumatra as food-producing area
Penerjemah: Tri M, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025