Selasa, 30 Desember 2025 – 14:30 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, berkunjung ke beberapa kantor pengelola anggaran di berbagai daerah. Tujuannya untuk memeriksa pengelolaan APBN di akhir tahun 2025 dan memastikan semua program kerja bisa berjalan dengan lancar.
Kunjungan kerja yang dilakukan Suahasil pada Senin, 29 Desember 2025 itu antara lain ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang. Kantor-kantor ini berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat.
“Kita harus pastikan semua rencana dalam APBN bisa dijalankan. Tidak cuma dijalankan, tapi juga dengan tata kelola yang baik, mulai dari administrasi, kontrak, sampai pelaporan,” kata Suahasil dalam keterangannya, Selasa ini.
Dia juga menyatakan kunjungan ini untuk memastikan persiapan pelaksanaan APBN tahun 2026. Suahasil berharap pengelolaan APBN di Jawa Barat tetap fokus pada stabilitas perekonomian dan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.
“Dalam hal ini, Kanwil DJPb Jawa Barat diharapkan tidak hanya berperan di bidang administratif. Tapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan pemberi saran kebijakan berdasarkan data yang terintegrasi,” ujarnya.
Pada hari yang sama, Wamenkeu Thomas Djiwandono juga melakukan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII. Tujuannya untuk memantau langkah-langkah di akhir tahun anggaran 2025. Thomas menekankan pentingnya memastikan penyerapan anggaran tahun 2026 bisa berjalan baik.
Dia mendorong pelaksanaan belanja pemerintah sejak awal tahun, agar penyerapan anggaran optimal dan tepat waktu. Oleh karena itu, dia berharap DJPb bisa aktif mendampingi dan membantu setiap satuan kerja.
“Target pertumbuhan ekonomi ke depan adalah landasan penting untuk mendukung agenda pertumbuhan nasional menuju 8%. Maka, percepatan penyaluran anggaran sesuai tugas DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan program-program prioritas pemerintah,” kata Thomas.
Dia juga mendorong identifikasi peluang kolaborasi dalam program prioritas, agar pelaksanaan anggaran bisa memberikan dampak yang lebih optimal.
Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan APBN agar berjalan secara akuntabel, tepat waktu, dan sesuai prioritas pembangunan nasional. Hal ini agar manfaatnya bisa optimal bagi masyarakat.