Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan bahwa perjanjian infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) harus didukung oleh supremasi hukum dan tata kelola yang kuat.
“BRI bukan cuma soal membangun jalan. Ini tentang membangun masa depan,” ujarnya di Konferensi Hukum Ketenagakerjaan dan BRI LAWASIA 2025 hari Senin.
Wamen menyoroti pentingnya kerangka hukum yang responsif terhadap perubahan, karena BRI telah berkembang menjadi platform pertumbuhan inklusif yang berpusat pada masyarakat.
BRI adalah strategi pembangunan global pemerintah Tiongkok, melibatkan pembangunan infrastruktur di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika.
Berita terkait: Indonesia usulkan dana khusus investasi di bawah BRI
Hasibuan mencatat bahwa salah satu dampak besar BRI yang sering terlewat adalah kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan kesejahteraan di negara-negara peserta.
Di Indonesia, ia menyebut proyek penting seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Kawasan Industri Morowali sebagai contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan publik.
Menurutnya, proyek ini telah mempekerjakan puluhan ribu orang Indonesia, memberikan pelatihan teknis, dan mendukung pengembangan kapasitas jangka panjang.
Dengan implementasi yang bertanggung jawab dan kolaboratif, BRI bisa menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik maupun nonfisik, termasuk akses pelatihan, teknologi, dan kesempatan kerja.
Berita terkait: Kereta cepat Whoosh capai 10 juta penumpang
Penerjemah: Agatha, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025