Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan perlunya peningkatan layanan digitalisasi di sektor transportasi laut untuk mendukung para pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnis mereka.
Sumadi menekankan perlunya sektor transportasi laut dan logistik untuk meningkatkan tata kelola mereka, terutama dalam menyederhanakan pengaturan birokrasi, peraturan tata kelola, dan efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan.
“Kami akan menyederhanakan sistem. Kami perlu mengintegrasikan semua sistem dari semua direktorat. Kami akan melakukannya secara konsisten dan transparan di mana orang dapat melihat bagaimana jalur laut dan izin dikelola dengan baik,” catatannya dalam pernyataan dari kantornya pada hari Senin.
Sumadi menyampaikan pernyataan tersebut saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2024 di Jakarta pada hari Senin.
Menteri tersebut menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sektor transportasi laut, seperti meningkatkan tata kelola sektor logistik, mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Mengenai optimasi PNBP, Sumadi mencatat bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada pemeliharaan PNBP dan peningkatan dalam jumlah tetapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat.
Menurut Sumadi, realisasi PNBP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2023 telah mencapai Rp4,9 triliun, atau 112,83 persen dari target anggaran negara sebesar Rp4,4 triliun.
“Saya meminta semua unit kerja untuk memperbaiki dan mengevaluasi implementasi pengumpulan PNBP dan meningkatkan potensi yang kurang untuk meningkatkan pendapatan negara,” katanya.
Mengenai kualitas SDM, Sumadi menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerapkan program-program strategis, dengan total pegawai sebanyak 13.281, di mana distribusi SDM yang seimbang dengan kompetensi yang ditingkatkan di kantor pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) dianggap perlu.
Saat ini, distribusi SDM, dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, belum merata, terutama di UPT di wilayah Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, kebutuhan ini harus dipenuhi melalui program pelatihan teknis dan manajerial online dan offline, tegasnya.
“Kolaborasi dan Sinergi untuk Mewujudkan Transportasi Laut yang Handal untuk Mendukung Indonesia Maju” adalah tema Rapat Kerja hari ini.
Rapat kerja diharapkan dapat membangun pemahaman bersama, menangani masalah dan dinamika bisnis pelayaran, serta mendukung evaluasi kinerja untuk pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut.
Berita terkait: Indonesia mengusulkan pelabuhan terintegrasi dalam pertemuan maritim ASEAN
Penerjemah: Benardy Ferdiansyah, Resinta Sulistiyandari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak cipta © ANTARA 2024