Sudah Menjalankan Tugas, Desakan Nonaktifkan Deddy Sitorus Dinilai Politis

Jakarta, VIVA – Pernyataan atau sikap politik anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, seharusnya dilihat secara utuh dan dalam konteks yang menyeluruh.

Baca Juga:

Mahasiswa Trisakti Suarakan Tuntutan ke DPR: Usut Makar hingga Hentikan Kriminalisasi Sipil

Hal ini merupakan respons terhadap desakan agar Deddy Sitorus dinonaktifkan karena video lamanya yang dipotong dan tersebar di media sosial. Menurut pengamat politik Hendri Satrio, yang paling penting adalah bagaimana langkah dan ucapan Deddy tetap membawa manfaat bagi masyarakat yang diwakilinya.

“Menurut saya harus dilihat *the whole context* ya. Kalau ada pernyataan dari Deddy Sitorus yang mengganggu, menurut saya masih wajar dan normal. Yang paling penting adalah bagaimana yang dilakukan Deddy itu bermanfaat bagi rakyat yang dia wakili,” ujarnya, dikutip pada Jumat, 5 September 2025.

Baca Juga:

Puan: Seluruh Fraksi Sepakat Hentikan Tunjangan Rumah Anggota DPR

Kata dia, kinerja Deddy Sitorus seharusnya jadi tolak ukur utama dalam penilaian. Selama konstituen merasa puas dengan kerja politiknya, menurut Hendri, partai juga seharusnya tidak mempermasalahkan.

“Jadi harus dilihat konteks secara menyeluruh dan bagaimana kinerja Deddy selama ini. Selama rakyat yang dia wakili *happy* dengan kinerjanya Deddy, ya menurut saya mestinya PDIP juga *happy*,” ujar dia lagi.

Baca Juga:

Golkar Nilai Langkah Prabowo Redam Kericuhan Pasca Demo Adil dan Tegas

Wakil Ketua MPR Pastikan Tuntutan Rakyat 17+8 Didengar, Janji Tak Akan Diabaikan

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memastikan tuntutan rakyat 17+8 yang ramai di media sosial akan didengar dan ditindaklanjuti. Berikut respons lengkap MPR dan DPR.

VIVA.co.id

4 September 2025

MEMBACA  Lima pria dihukum karena menjalankan Jetflicks, layanan streaming murah yang mengumpulkan lebih banyak acara TV daripada Netflix, Hulu, dan Amazon Prime digabungkan.