Mataram, NTB (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa penyaluran bantuan subsidi upah untuk pekerja berpendapatan rendah harus fokus pada daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) agar program ini tercapai 100 persen.
“Mungkin tantangannya ada di pendistribusian bantuan di daerah terpencil. Saya minta bantuan gubernur dan direktur untuk memastikan warga yang berhak benar-benar menerima manfaatnya,” kata Gibran saat kunjungannya ke Kantor Pos Mataram, Jumat.
Bantuan ini merupakan program pemerintah untuk pekerja atau buruh guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi seperti inflasi dan perlambatan ekonomi.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10,72 triliun (sekitar US$648,8 juta) untuk bantuan subsidi upah pada Juni dan Juli 2025. Sasaran bantuan ini adalah 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta.
Bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan diberikan sekaligus, sehingga penerima mendapat Rp600 ribu.
Penyaluran dilakukan melalui bank-bank di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank, bantuan disalurkan lewat PT Pos Indonesia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa penyaluran bantuan subsidi upah melalui Himbara hampir mencapai 100 persen. Pencairan bagi penerima yang mengalami kendala melalui bank dialihkan ke Pos Indonesia.
“Kami harap bantuan subsidi upah bisa dimanfaatkan dengan optimal dan tidak dipakai untuk judi online atau game online,” tambahnya.
Berita terkait:
Subsidi upah sudah diberikan ke 92,63% penerima: menteri
Indonesia cairkan stimulus ekonomi Rp13,6 triliun hingga Juni 2025
Gibran minta tidak ada potongan bantuan Rp600K: "Jangan dipakai judi"
Penerjemah: Sugiharto, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025