loading…
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo; Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO); hingga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menggelar pertemuan bahas Parliamentary Threshold (PT) dan Pilkada. Foto/SindoNews
JAKARTA – Sebanyak delapan partai politik nonparlemen yang bernaung di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar pertemuan. Mereka membahas mekanisme pilkada hingga ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Pertemuan tertutup ini juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo; Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO); dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
“Iya, khusus untuk pilkada dan parliamentary threshold, itu yang dibahas hari ini. Ini sangat penting, karena jujur saja, parliamentary threshold itu merusak sistem,” kata OSO usai pertemuan di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026) sore.
Baca juga: Sekber GKSR Diresmikan, OSO: Satu Kekuatan Mewakili 17 Juta Suara Rakyat yang Tidak Terakomodir
OSO yakin, publik akan sadar bahwa ambang batas itu tidak penting. “Nanti kan masyarakat akan sadar, ‘Loh, kalau seseorang sudah menang dan kuat, kenapa harus takut dengan 0 atau minimal 1% untuk parliamentary threshold’,” ujarnya.
“Memangnya apa yang dikhawatirkan? Suara yang sudah besar tidak akan hilang. Iya, kan? Dan juga tidak akan mengecilkan suara yang kecil,” tambahnya.
OSO menekankan, suara rakyat tidak boleh diciderai, apalagi sampai hilang seperti di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Dia menyatakan partai di Sekber GKSR tidak ingin satu suara rakyat pun hilang.