Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, untuk menyelesaikan permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas tersebut meliputi perbaikan coretax yang bermasalah sejak diluncurkan pada awal 2025 dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta rasio pajak.
Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan negara merupakan hal yang penting bagi sebuah negara dan menjadi tantangan utama. Kemenkeu sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan sistem coretax untuk memudahkan wajib pajak, dan meningkatkan reliability dari sistem.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya. Masyarakat dan dunia usaha cenderung enggan membayar pajak, sehingga hal ini harus terus dikelola. Setiap rupiah yang dikumpulkan tidak hanya menjadi penerimaan negara, tetapi juga dapat menjawab tantangan struktural.
Sri Mulyani berharap agar Bimo dapat meningkatkan penerimaan negara dengan bekerja sama erat bersama Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama. Bimo sendiri telah dilantik sebagai Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo. Sebelumnya, Bimo pernah menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, Bimo juga memiliki pengalaman di Kementerian Keuangan sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA) Direktorat Jenderal Pajak pada 2014-2015. Bimo adalah team leader pertama bersama Doktor Yon Arsal dalam pembentukan CTA dengan bidang keahlian modeling deteksi fraud dan analisis mikro-sektoral kepatuhan pajak.
Berikut adalah latar pendidikan dan karir Bimo:
Pendidikan:
– Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada 1995-2000
– Master of Business Administration (MBA) dari The University of Queensland, Australia 2004-2005
– PhD dari University of Canberra, Australia 2010-2014
Karir Profesional:
– Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Desember 2024-saat ini
– Asisten Deputi Investasi Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, September 2020-Desember 2024
– Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Januari 2016-Agustus 2020
– Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, September 2014-Juli 2015
– Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, September 2014-Juli 2015