Sri Mulyani dikonfirmasi akan dipindahkan sebagai menteri keuangan oleh Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi bahwa dia telah dipindahkan sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani, yang ditemui setelah bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dia telah melakukan diskusi panjang dengan Presiden terpilih tentang Anggaran Negara, penguatan Kementerian Keuangan, pengeluaran negara dan pengelolaan pendapatan negara termasuk pajak. “Kami telah melakukan diskusi yang panjang dan luas dengan beliau. Oleh karena itu, ketika kabinet terbentuk, beliau meminta saya untuk kembali menjadi menteri keuangan,” ujar Sri Mulyani. Dalam pertemuan dengan Prabowo, Sri Mulyani mengakui menerima beberapa pesan, terutama mengenai prioritas pemerintah Indonesia selanjutnya. “Beliau sangat peduli tentang dampak Anggaran Negara terhadap masyarakat. Itu adalah tekanan dari beliau,” katanya. Sri Mulyani, yang menjabat sebagai menteri keuangan selama dua periode Presiden Joko Widodo, tiba di Kertanegara pukul 19.30 WIB. Selain dirinya, beberapa menteri dalam pemerintahan Presiden Widodo, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, serta Sekretaris Negara Pratikno juga terlihat mengunjungi Prabowo. Sejak Senin pukul 15.00 hingga pukul 20.30 WIB, Prabowo telah memanggil calon menteri yang merupakan tokoh dari kalangan profesional, akademisi, politisi, birokrat, tokoh agama, pejabat tinggi organisasi masyarakat, pejabat polisi aktif, serta mantan prajurit, ke kediaman pribadinya di Kertanegara untuk membicarakan tugas mereka di kabinet pemerintahan selanjutnya. Sampai saat ini, ada 49 tokoh yang dipanggil oleh Prabowo: 1. Prasetio Hadi (Ketua Partai Gerindra) 2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) 3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha) 4. Natalius Pigai (Aktivis hak asasi manusia) 5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN) 6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) 7. Nusron Wahid (Politisi Partai Golkar) 8. Saifullah Yusuf (Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama/Menteri Sosial) 9. Maruarar Sirait (Politisi Partai Gerindra) 10. Abdul Kadir Karding (Politisi PKB) 11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Partai Golkar) 12. Teuku Riefky Harsya (Sekretaris Jenderal Partai Demokrat) 13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri Agraria dan Tata Ruang) 14. Arifatul Choiri Fauzi (Nahdlatul Ulama) 15. Tito Karnavian (Mantan Kepala Kepolisian/Menteri Dalam Negeri) 16. Zulkifli Hasan (Ketua PAN/Menteri Perdagangan) 17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi) 18. Yassierli (Akademisi) 19. Yusril Ihza Mahendra (Ahli hukum konstitusi/Politisi PBB) 20. Bahlil Lahadalia (Ketua Partai Golkar/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) 21. Abdul Mu\’ti (Sekretaris Jenderal Muhammadiyah) 22. Muhaimin Iskandar (Ketua PKB) 23. Raja Juli Antoni (Sekretaris Jenderal PSI/Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang) 24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian) 25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) 26. Iftitah Sulaiman (Orang dekat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 27. Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto (Wakil Kepala Kepolisian) 28. Ribka Haluk (Plt. Gubernur Papua Tengah) 29. Maman Abdurahman (Politisi Partai Golkar) 30. Rachmat Pambudy (Akademisi) 31. Hanif Faisol Nurofiq (Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 32. Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara) 33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) 34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal) 35. Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga) 36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua Dewan Perwakilan Daerah) 38. Raden Dodi Priyono (Kepala Bagian Administrasi Anggaran di Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) 40. Budi Santoso (Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan) 41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PT PLN) 42. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) 43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) 44. Veronica Tan (Pengusaha dan filantropis) 45. Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Politisi Gerindra) 46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan) 47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi) 48. M. Herindra (Wakil Menteri Pertahanan) 49. Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/Golkar Party politician) Berita terkait: Produktivitas kunci untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah: Menteri Keuangan Berita terkait: Pertumbuhan ekonomi kuartal III akan stabil, tetap di atas 5 persen: Indrawati Berita terkait: Menteri Keuangan memerintahkan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data wajib pajak – Copyright © ANTARA 2024

MEMBACA  Presiden Menetapkan Hari Pemilihan sebagai Hari Libur Nasional