Rabu, 15 Oktober 2025 – 19:37 WIB
Jakarta, VIVA –
Baca Juga:
Investasi Inpex Masela Rp 345 Triliun, Masalah Ganti Rugi Lahan Jadi Sorotan
Analis politik, Boni Hargens menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional untuk pengelolaan pangan bergizi menandai babak baru dalam transformasi institusi kepolisian Indonesia.
Dia menilai Presiden Prabowo menempatkan Polri dalam peran strategis sebagai agen pembangunan sosial.
Baca Juga:
Index Politica: 83,5% Masyarakat Puas dengan Kepemimpinan Prabowo
Menurut Boni, kebijakan ini menunjukkan arah reformasi fundamental yang mendefinisikan ulang posisi Polri dalam ekosistem pembangunan nasional.
“Transformasi ini mengubah narasi tentang peran institusi keamanan dalam demokrasi modern Indonesia. Polri tidak lagi dilihat hanya sebagai aparat penegak hukum, tapi juga sebagai mitra strategis dalam percepatan pembangunan manusia. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan, tetapi juga melalui investasi pada kesejahteraan dan kapasitas masyarakat," kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Baca Juga:
GWK dan Pemda Bali Sepakat Soal Akses Jalan Warga, Begini Hasilnya
Dia menjelaskan bahwa reposisi kelembagaan Polri ini sejalan dengan tren global, di mana institusi keamanan semakin terlibat dalam program pembangunan sosial.
Namun, jangkauan institusional Polri menjadi aset strategis untuk memastikan pemerataan akses terhadap pangan bergizi.
"Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri mewakili inovasi kelembagaan yang merespons kompleksitas tantangan gizi dan pangan di Indonesia. Program ini dirancang bukan hanya untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan, tetapi juga untuk memastikan kualitas nutrisi yang memadai bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia," katanya.
Kapolri Tinjau SPPG Polres Jembrana (Dok: Istimewa)
Photo : VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Boni mengatakan bahwa keunggulan model SPPG terletak pada kombinasi antara kapasitas organisasi Polri yang tersebar sampai ke tingkat desa dengan pemahaman konteks lokal yang mendalam.
Struktur komando yang jelas, lanjutnya, memungkinkan implementasi program yang cepat dan terkoordinasi, sementara kedekatan dengan masyarakat mempermudah adaptasi program sesuai kebutuhan spesifik setiap wilayah.
Di sisi lain, menurutnya kedaulatan pangan, energi, dan air menempati posisi pertama dalam Asta Cita, yang mencerminkan prioritas strategis pemerintahan baru terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
"Program SPPG Polri merupakan instrumen operasional dari visi kedaulatan pangan ini. Melalui SPPG, negara tidak hanya memastikan distribusi pangan, tetapi juga membangun sistem yang memperkuat kapasitas produksi lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal seperti krisis iklim atau gejolak harga global," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, SPPG Polri dengan jangkauan teritorial yang luas, menjadi mekanisme kontrol negara untuk memastikan tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap pangan bergizi.