loading…
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Sikap tegass Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan untuk membentuk kementerian polisi dan memilih agar Polri tetap langsung dibawah presiden diapresiasi oleh Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella. Menurut Fauzan, keputusan Kapolri ini menunjukkan komitmen kuat pada konstitusi dan menjaga sistem ketatanegaraan, dimana Polri adalah alat negara yang bertanggung jawab langsung ke presiden.
“Kami rasa sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini sangat tepat dan punya visi kedepan. Polri di bawah Presiden menegaskan bahwa kepolisian harus netral, profesional, dan tidak terlibat tarik-ulur kepentingan politik birokrasi,” kata Fauzan dalam pernyataannya, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, wacana kementerian polisi malah bisa bikin birokrasi lebih rumit dan membuka peluang intervensi politik yang lebih besar terhadap Polri. Padahal, Polri saat ini sedang melakukan transformasi besar melalui program Presisi yang fokus pada profesionalitas, transparansi, dan pelayanan publik.
Baca juga: Ditawari Posisi Menteri Kepolisian, Jenderal Listyo Sigit: Lebih Baik Jadi Petani
“Keputusan Kapolri untuk menolak wacana kementerian polisi adalah langkah strategis untuk menjaga martabat dan kemandirian Polri. Polri harus fokus pada perkuat budaya organisasi, tingkatkan kualitas SDM, dan berikan pelayanan hukum yang adil buat masyarakat,” jelasnya.
FPIR juga menilai konsistensi Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri di bawah presiden menunjukkan bahwa ia berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada elite atau wacana politik sesaat. “Ini sinyal kuat bahwa Polri ingin tetap jalani reformasi dan transformasi. Kami mendukung agar sikap ini didukung semua pihak, supaya Polri betul-betul jadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.
(rca)