Senin, 2 Maret 2026 – 03:20 WIB
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadi fasilitator konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Ia mengingatkan bahwa langkah diplomasi tersebut tidak cukup hanya mengandalkan semangat politik luar negeri bebas-aktif. Hasanuddin menilai niat Presiden sudah sesuai amanat konstitusi, namun realitas geopolitik saat ini tidak dapat diabaikan begitu saja.
“Niat Presiden menjadi fasilitator ke Teheran sudah sesuai prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, niatan itu juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 1 Maret 2026.
Hasanuddin membeberkan tiga pertimbangan utama. Pertama, soal penerimaan dari pihak yang berkonflik, khususnya Iran. Ia menyinggung posisi Indonesia yang dinilai sudah bergeser.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel lewat keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), sulit membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” katanya.
Kedua, Hasanuddin menegaskan bahwa menjadi fasilitator bukan peran simbolik. Ada konsekuensi waktu, tenaga, hingga anggaran negara yang harus disediakan.
“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menlu sudah benar-benar siap?” lanjutnya.
Ketiga, ia mempertanyakan secara lugas kepentingan nasional di balik langkah tersebut.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang jadi pertaruhan sehingga kita harus turun jadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegasnya.
Menurutnya, bila ingin mengambil peran mediasi, Indonesia justru lebih relevan fokus pada kawasan sendiri, seperti konflik perbatasan Thailand dan Kamboja.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” pungkas Hasanuddin.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di Timur Tengah.
Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara damai.