WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Sudah satu tahun pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memimpin Pemprov DKI Jakarta.
Beberapa pencapaian sudah terlihat, tapi berbagai masalah masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang besar untuk pasangan yang akrab dipanggil Pram-Doel ini.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai salah satu aspek yang harus segera ditingkatin adalah konektivitas transportasi antarmoda. Khususnya integrasi layanan transportasi Jakarta dengan daerah penyangga di Jabodetabek.
Menurut Trubus, mengembangkan transportasi terintegrasi sampai ke kota-kota sekitar Jakarta itu langkah yang tepat. Tapi masalah utamanya ada di pembiayaan, yang selama ini masih banyak dibebankan ke Pemprov DKI.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD DKI Buka Kembali Wacana DKI Akuisisi KRL Demi Integrasi Moda Transportasi
“Transportasi terintegrasi itu penting, tapi biayanya jangan semuanya dari APBD DKI. Daerah penyangga juga harus ikut berbagi beban biaya,” kata Trubus saat dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (20/2/2026).
Dia menilai, pemerintah pusat perlu turun tangan membuat peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah sekitar ikut menyumbang dana untuk transportasi lintas wilayah ini.
Sebabnya, banyak pengguna transportasi bersubsidi datang dari luar Jakarta, sementara subsidi itu ditanggung oleh ibu kota.
Selain transportasi, Trubus juga menyoroti kebutuhan Pemprov DKI untuk mencari sumber pendanaan baru guna membiayai berbagai program pembangunan.
Dia bahkan menyarankan agar beberapa peraturan yang berpotensi mengurangi pendapatan daerah ditinjau ulang, termasuk rencana Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Sorotan Banjir Jakarta
Menurutnya, kebijakan itu bisa berdampak pada sektor ekonomi. Contohnya pembatasan iklan rokok, yang selama ini jadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Di sisi lain, masalah klasik Jakarta seperti permukiman di bantaran kali yang rawan banjir juga dinilai belum ditangani dengan optimal.
Trubus memberi contoh kawasan langganan banjir seperti Kebon Pala, Jakarta Timur, yang seharusnya segera direlokasi ke rumah susun agar resiko banjir bisa dikurangi.
Dia menyarankan Pemprov DKI bekerja sama dengan sektor swasta lewat program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) untuk membantu membangun rusun bagi warga yang terdampak.
“Kalau anggarannya memang terbatas, bisa mendorong CSR perusahaan besar untuk bangun rusun. Jadi warga di bantaran sungai bisa direlokasi,” ujarnya.
Parkir Liar dan Trotoar
Masalah lain yang disoroti adalah maraknya parkir liar dan penggunaan trotoar yang tidak semestinya, yang masih terjadi di banyak wilayah Jakarta.