loading…
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Ahmad Inung. FOTO/IST
Ahmad Inung
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama
Sebagian video penjelasan Sekretaris Jenderal Kemenag tentang tuntutan tunjangan guru honorer madrasah swasta di Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI jadi viral. Kolom komentar dipenuhi kata-kata kasar. Banyak juga yang isinya hinaan dengan pilihan kata yang tidak sopan.
Tanpa melihat konteks pembicaraannya, cuplikan video penjelasan Sekjen Kemenag itu bisa memberikan kesan yang sangat beda dari maksud sebenarnya. Konteks sebenarnya adalah tingginya beban yang harus dipikul Kemenag kalau tuntutan tunjangan untuk guru honorer madrasah swasta itu harus dipenuhi. Jumlahnya sangat besar, ditambah lagi tidak ada instrumen kontrol negara dalam hal ini Kemenag dalam proses rekrutmen guru berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di madrasah swasta. Ini bisa membahayakan kinerja anggaran Kemenag. Padahal, Anjab dan ABK itu instrumen penting dalam manajemen SDM untuk menyusun deskripsi jabatan, peta jabatan, dan menentukan jumlah kebutuhan pegawai secara objektif berdasarkan beban kerja nyata. Makanya dalam rapat kerja itu, Sekjen minta forum khusus untuk bahas masalah ini, biar DPR dapat informasi yang komperhensif, bukan cuma dari satu sisi.
Cuplikan video itu kemudian tersebar dengan keterangan yang seolah-olah Sekjen Kemenag tidak peka dan peduli pada nasib guru honorer madrasah swasta. Sekjen dinilai tidak paham sistem dan tata kelola madrasah. Sekjen dianggap lari dari tanggung jawab. Bahkan, Sekjen dituduh menghina pengabdian panjang guru honorer tersebut.
Lihat, betapa lebarnya jurang antara maksud pernyataan Sekjen dengan tanggapan masyarakat. Di satu sisi, Sekjen bicara soal kemampuan anggaran Kemenag untuk memenuhi tuntutan guru honorer beserta segala konsekuensinya. Di sisi lain, tanggapan masyarakat menggeser isunya jadi soal kabur dari tanggung jawab dan menghina pengabdian guru. Dari mana tiba-tiba muncul jurang pemisah yang lebar ini?
Kebenaran di Era Post-Truth
Di era post-truth ini, ruang publik dan media sosial tempat warganet berdebat tentang berbagai isu, sudah tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Terjadi perubahan struktural dalam cara informasi diproduksi, disebarkan, dan divalidasi. Dalam situasi seperti ini, suara yang keras dan popularitas yang tersebar luas sering kali lebih berpengaruh dan mengalahkan keakuratan fakta dalam membentuk opini publik.
Dulu, seorang filsuf Mazhab Kritis, Jurgen Habermas, pernah mengidealkan ruang publik. Menurutnya, ruang publik adalah tempat praktik komunikasi intersubjektif terjadi, di mana rasionalitas kritis tumbuh. Fakta dan kebenaran diperdebatkan secara terbuka dan rasional. Namun, ruang publik sebagai tempat praktik demokrasi melalui komunikasi kritis yang setara itu sekarang sudah jadi mitos belaka.