Semua pihak harus mengikuti rencana pengembangan IKN oleh Presiden: MPR

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, mendesak semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur.

Dia mengatakan bahwa pihak-pihak tidak boleh terlibat dalam polemik tentang anggaran untuk pembangunan ibu kota baru karena Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menekankan bahwa pembangunan akan terus berlanjut.

“Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang telah mengatakan bahwa saat ini, penyelesaian proyek difokuskan pada pembangunan kantor untuk lembaga legislatif dan yudisial serta ekosistem pendukungnya,” tegasnya di sini pada hari Sabtu.

Dia mengatakan dia yakin bahwa Presiden Prabowo akan membuat keputusan terbaik untuk mengembangkan ibu kota baru dengan mempertimbangkan semua aspek dengan cara yang terukur.

“Tantangannya sekarang ada pada implementasi oleh pejabat pemerintah. Penting untuk fokus pada mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa pengecualian,” tambahnya.

Dia menyatakan optimisme bahwa pembangunan Nusantara akan terus berlanjut dan menjadi terobosan untuk pembangunan yang adil di Indonesia.

“Ketika kami, kepemimpinan MPR, dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, mengunjungi Nusantara beberapa waktu yang lalu, pembangunannya juga cepat,” kenangnya.

Selain itu, dia mendorong legislator untuk bertindak sebagai juru bicara dan menyebarkan informasi tentang perkembangan ibu kota baru.

Menurut Soeparno, penyebaran informasi tentang Nusantara dapat dilakukan saat bertemu dengan mitra asing.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menekankan bahwa pembangunan Nusantara sedang berlangsung, dengan penekanan khusus pada area legislatif dan yudisial.

Dia memastikan bahwa fokus ini didasarkan pada arahan dari Presiden Prabowo. Sementara itu, OIKN akan melanjutkan perencanaan lebih lanjut mengenai pembangunan ibu kota baru tersebut.

Berita terkait: Pembangunan IKN akan terus berlanjut di area legislatif, yudisial: Kementerian

MEMBACA  Tidak puas dengan rencana Medicare Advantage Anda? Sekarang saatnya beralih.

Berita terkait: Prabowo alokasikan Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN

Penerjemah: Bagus Ahmad, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak cipta © ANTARA 2025

Tinggalkan komentar