Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa program Sekolah Rakyat yang gratis ini sedang dijalankan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu dia sampaikan saat memberikan pengarahan kepada 970 guru dan 55 kepala sekolah yang ditugaskan untuk mengelola lokasi Sekolah Rakyat. Acara tersebut diadakan di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian di Jakarta pada hari Selasa.
Yusuf menggarisbawahi bahwa program ini, yang merupakan salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo, bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Caranya dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Bapak Presiden ingin mengangkat harkat anak-anak ini, memberdayakan dan melindungi mereka melalui kebijakan yang akan membantu mereka tumbuh menjadi mampu berkontribusi untuk masa keemasan Indonesia pada 2045,” ujarnya.
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dia mencatat bahwa lebih dari tiga juta anak usia sekolah di Indonesia tidak pernah mendaftar, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
“Misi kami adalah menjangkau mereka yang berada di lapisan terbawah masyarakat, yang suaranya sering tidak terdengar,” tambahnya.
Dia menggambarkan Sekolah Rakyat sebagai sebuah inisiatif strategis untuk membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk tumbuh, berkembang, dan maju melalui pendidikan.
“Dengan Sekolah Rakyat, kita bisa mengharapkan munculnya pionir-pionir baru. Program ini mendorong anak-anak untuk berani bermimpi,” katanya.
Abigael Kelabi, seorang kepala sekolah Sekolah Rakyat di Jayapura, Papua, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan optimisme bahwa program ini akan membantu anak-anak membangun karakter dan kualitas pribadi yang kuat.
“Program ini membimbing siswa menuju kemandirian, dan model asramanya menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas,” kata Kelabi.
Sejak diluncurkan secara nasional pada 14 Juli, jumlah lokasi Sekolah Rakyat yang beroperasi terus meningkat, mencapai 100 pada bulan Agustus. Pemerintah menargetkan untuk mendirikan setidaknya 165 sekolah pada tahun 2025, yang diperkirakan akan melayani 15.895 siswa di 641 kelompok belajar.
Program ini memberikan pendidikan formal, agama, dan karakter yang berkualitas dan gratis untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.
Berita terkait: Anggota MPR dukung program andalan kesejahteraan dan pendidikan Prabowo
Berita terkait: Kementerian akan tinjau proposal Sekolah Rakyat yang lebih inklusif
Penerjemah: M. Riezko, Tegar Nurfitra
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025