Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan bahwa program sekolah gratis Sekolah Rakyat harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak-hak anak, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak.
“Kami berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak untuk perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam sekolah asrama (Sekolah Rakyat) harus siap secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta semua hak anak terpenuhi,” ujar Fauzi di sini pada hari Kamis.
Fauzi menekankan pentingnya menerapkan prinsip perlindungan anak dalam operasional Sekolah Rakyat.
Menurut menteri, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga, orangtua atau wali, serta para guru yang akan bertugas sebagai pendidik di Sekolah Rakyat.
Para pendidik ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Menteri juga mendorong keterlibatan orangtua dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat, meskipun sistem asrama.
“Orangtua tidak boleh mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak-anak. Mereka harus memperhatikan perkembangan anak. Meskipun Sekolah Rakyat akan memiliki sistem asrama, orangtua tetap berkewajiban untuk memantau dan mengawasi pendidikan anak-anak mereka, karena pada akhirnya, tanggung jawab orangtua adalah pada orangtua,” ujar Menteri Fauzi.
Pemerintah Indonesia siap untuk secara resmi melaksanakan program Sekolah Rakyat untuk tahun akademik 2025/2026, dimulai pertengahan 2025.
Fauzi mengatakan kementeriannya menyambut baik dan mendukung penuh implementasi program Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menawarkan pendidikan asrama berkualitas tinggi dan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin di seluruh Indonesia.