Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Satgas Tri Banyu Arutala sebagai pilar utama dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem air minum dan sanitasi di Indonesia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami harap semua program terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia bisa berjalan lebih harmonis, efektif, dan berkelanjutan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam pernyataan yang dirilis di Jakarta pada Sabtu.
Satgas Tri Banyu Arutala mencerminkan komitmen kementerian dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak bagi seluruh warga, sesuai misi utama Asta Cita presiden.
Selain itu, satgas ini bertugas mendorong pelaksanaan optimal beberapa inisiatif dalam Perpres No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Melalui peraturan ini, Presiden Prabowo menekankan perlunya membentuk lembaga nasional sebagai regulator tertinggi untuk urusan air minum dan sanitasi.
Lembaga nasional ini akan menjadi institusi utama yang mengendalikan kebijakan tarif, mengawasi kualitas layanan, serta menjamin keadilan dan transparansi di seluruh Indonesia.
Singkatnya, lembaga ini akan menjadi alat strategis untuk mengatasi tumpang tindih regulasi terkait air minum dan sanitasi.
Untuk Satgas Tri Banyu Arutala, pemerintah memberi tugas sebagai katalis dan fasilitator yang menyelaraskan kepentingan serta fungsi pemangku kepentingan lintas sektor.
Melalui pendekatan kolaboratif, satgas ini bertujuan menciptakan sinergi kuat antara lembaga nasional yang direncanakan, BUMN, BUMD, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Melalui satgas ini, Kementerian PU bertekad mencapai target akses air minum yang cukup bagi seluruh warga Indonesia pada 2029.
Berita terkait: West Aceh buka akses air bersih untuk warga desa terpencil
Berita terkait: Indonesia ajak kolaborasi global untuk ketahanan air
Penerjemah: Aji C, Tegar Nurfitra
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025