Jumat, 17 Oktober 2025 – 14:47 WIB
Jakarta, VIVA – CEO Danantara yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, memastikan bahwa pihaknya akan mengkaji opsi penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh secara komperhensif. Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah baik sekarang maupun di masa depan.
“Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan cuma penyelesaian yang sifatnya bisa berpotensi menimbulkan masalah lagi,” ujar Rosan pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Selain mengkaji aspek finansial terkait penyelesaian utang kereta cepat tersebut, Rosan menegaskan bahwa upaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah China juga akan dilakukan.
“Karena proyek ini buat mereka juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi waktu itu kereta cepat ini adalah program dari Presiden Xi Jinping,” kata Rosan.
Dia memastikan bahwa opsi penyelesaian utang yang dipilih akan bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Rosan berharap kajian ini akan selesai sebelum akhir tahun 2025.
Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar US$7,27 miliar, atau setara Rp 120,38 triliun. Sekitar 75 persen nilai proyek ini dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Saat ini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang sedang dikaji. Antara lain adalah pelimpahan kepada pemerintah, atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.
Namun, opsi ini belum final dan tetap memposisikan Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran utang tersebut.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa Danantara punya kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC tanpa perlu menggunakan dana APBN. Meski begitu, Purbaya mengatakan bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani, masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat.
“Mereka akan propose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu, CDB yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujarnya.