Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) untuk tahun 2022–2041 dapat membantu pemerintah mempercepat pembangunan manusia di wilayah paling timur negara ini dalam dua dekade mendatang, demikian disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
RIPPP ini diluncurkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri PPN Suharso Monoarfa di Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat.
“RIPPP memvisualisasikan Papua sebagai wilayah mandiri, adil, dan makmur serta bertujuan untuk mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Tri Dewi Virgiyanti, Wakil Menteri PPN Bidang Pembangunan, dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.
Beliau meyakini bahwa dengan mengacu pada RIPPP sebagai panduan pembangunan, pemerintah akan mampu mempercepat pembangunan di Papua, yang dianggap sebagai langkah penting menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Beliau menyatakan bahwa untuk mewujudkan Papua yang sehat, semua pihak harus menyediakan layanan kesehatan berkualitas secara merata dan membimbing masyarakat Papua untuk menjalani gaya hidup sehat dan bersih.
Melalui pendekatan ini, beliau mengatakan bahwa provinsi-provinsi di Papua akan mengalami penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 10 persen, meningkatkan harapan hidup masyarakat, dan mengeliminasi kasus malaria pada tahun 2041.
Terkait misi mewujudkan Papua yang cerdas, Virgiyanti menekankan pentingnya layanan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan bakat superior, kreatif, inovatif, dan kolaboratif yang memiliki karakter kuat.
Beliau menegaskan bahwa kualitas pendidikan yang lebih tinggi akan membantu pemerintah meningkatkan harapan hidup sekolah di Papua menjadi 14,59–16,1 tahun pada tahun 2041.
Beliau juga menekankan perlunya meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan daya saing pelaku usaha Papua untuk membuat Papua menjadi wilayah yang produktif.
Dalam hal ini, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di wilayah tersebut diharapkan akan turun menjadi 5,81–2,82 persen dan 4,11–1,73 persen, masing-masing, kata beliau.
Sementara itu, Otto Ihalauw, seorang perwakilan dari Papua Barat Daya di Komite Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti RIPPP dan mengatasi keraguan di kalangan masyarakat terhadap rencana induk tersebut.
Berita terkait: Ketua MPR desak tindakan tegas terhadap KKB di Papua
Berita terkait: Wapres Ma’ruf Amin bagikan empat pesan tentang percepatan pembangunan Papua
Translator: Ahmad W, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024