Medan (ANTARA) – Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2MI) bekerja sama dengan beberapa lembaga negara yang dilengkapi dengan kemampuan survei cyber untuk melindungi warga dari sindikat perdagangan manusia.
Lembaga-lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
Dalam keterangannya kepada media di kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Sabtu, ia menginformasikan bahwa kementeriannya telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut untuk menyaring barang digital yang terkait dengan iklan penempatan pekerja migran ilegal di platform media sosial.
“Dalam kerjasama ini, kami berupaya untuk mengidentifikasi informasi palsu dan konten promosi berbahaya,” katanya.
Dia menambahkan bahwa Kementerian P2MI telah menindak jaringan yang terlibat dalam pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri melalui saluran ilegal.
“Kami baru-baru ini membawa pulang 546 pekerja migran Indonesia dari Myanmar, 137 di antaranya berasal dari wilayah Sumatera Utara, termasuk Binjai,” katanya.
Menteri tersebut kemudian menekankan perlunya langkah-langkah komprehensif, seperti memperketat kontrol di titik keberangkatan, untuk mencegah lebih banyak warga jatuh menjadi korban operasi perdagangan manusia yang menyamar sebagai penempatan pekerja migran.
Dia meminta pemeriksaan yang lebih ketat di pelabuhan dan bandara untuk mendeteksi individu yang berencana bepergian ke luar negeri dengan bantuan sindikat perdagangan, seringkali menggunakan visa turis.
Selain itu, Karding menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengatasi ketenagakerjaan ilegal di luar negeri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian P2MI telah bekerja dengan banyak mitra untuk menyebarkan informasi penting tentang prosedur hukum untuk menjadi pekerja migran, katanya.
Upaya penyuluhan ini, tambahnya, terutama difokuskan pada wilayah yang diidentifikasi sebagai kontributor utama pekerja migran, seperti provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Berita terkait: Manfaatkan peluang kerja berlimpah di luar negeri, kata kepala BP2MI
Berita terkait: Memberantas perdagangan manusia melalui penguatan kolaborasi
Translator: M. Sahbainy, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2025