Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan permintaan dari pemerintah Australia, Filipina, dan Prancis mengenai repatriasi warga negara mereka yang sedang menjalani hukuman penjara di negara ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam pertemuan terbatas Kabinet di sini pada Jumat, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri untuk merespons permintaan dari beberapa negara untuk repatriasi warga negara yang telah divonis di Indonesia. “Tiga negara telah mengajukan (permintaan) kepada pemerintah kita: Filipina, Australia, dan Prancis. Dan kita telah membuat banyak kemajuan dalam hal ini,” informasi Mahendra. Dia mengatakan bahwa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Filipina dibuat dengan kesepakatan “praktis” mengenai repatriasi narapidana dari Indonesia. Sementara itu, pemerintah masih merampungkan negosiasi dengan Australia, yang diharapkan segera selesai. “Jadi kesepakatan dengan Filipina sudah final, sementara dengan Australia masih dalam proses. Mudah-mudahan, dalam beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan, itu bisa diselesaikan,” katanya. Sementara itu, kesepakatan repatriasi narapidana dengan Pemerintah Prancis dan negara lain yang telah mengajukan permintaan tersebut masih dalam studi dan analisis. Menurut Yusril, apakah repatriasi narapidana diberikan atau tidak akan bergantung pada koordinasi lebih lanjut dengan lembaga/pejabat penegak hukum lainnya, seperti Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian. “Sudah banyak kemajuan yang telah kita capai; itu akan terealisasi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan, pada bulan Desember, semuanya akan selesai,” tambahnya. Berita terkait: RI menyerahkan rancangan kerja sama transfer anggota Bali Nine ke Australia Berita terkait: Menteri tinjau transfer anggota Bali Nine ke Australia Translator: Mentari Dwi Gayati, Yashinta Difa Editor: Rahmad Nasution Copyright © ANTARA 2024
