Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah merinci tiga strategi kunci untuk membentuk sistem transportasi yang lebih terorganisir dan terkendali di seluruh Indonesia.
“Pertama, percepat pengembangan transportasi umum yang efisien, adil, dan berkelanjutan,” katanya dalam acara 2024 Hub Space di Jakarta International Expo (JIExpo) Convention Center, di sini pada hari Jumat.
Ia mengamati bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan transportasi umum.
Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan transportasi serta pengendalian kemacetan lalu lintas, kata beliau.
Ia juga menekankan bahwa transportasi umum harus terjangkau sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Penggunaan aplikasi digital dalam sistem transportasi pintar harus diperluas dan perencanaan transportasi di masa depan harus mempertimbangkan dampak lingkungan,” katanya.
Kedua, Wakil Presiden meminta peningkatan pembiayaan kreatif dan partisipasi swasta dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.
“Kembangkan skema pembiayaan antara Badan Usaha Milik Negara dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi,” paparnya.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat kerangka regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan insentif untuk menarik partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek transportasi.
Ketiga, Amin mendorong sinergi di antara para pemangku kepentingan untuk mempercepat konektivitas di Indonesia.
“Untuk menghubungkan semua wilayah di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak cukup,” katanya.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, bisnis, akademisi, dan media massa dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sektor transportasi, tambahnya.
Pada acara “Hub Talks: Paradigma Transportasi Online: Terpadu dan Berbasis Online”, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa semua wilayah harus bersinergi dan bekerja sama dalam membangun sistem transportasi nasional.
“Untuk membangun transportasi di semua wilayah, kita memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan pemangku kepentingan transportasi nasional,” tambahnya.
Berita terkait: Proyek transportasi massal yang dinantikan di Bali dimulai
Berita terkait: Persiapan Jakarta untuk menjadi kota global yang layak huni
Penerjemah: Benardy F, Kenzu
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak cipta © ANTARA 2024