Pemerintah Papua berencana membangun sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi pada tahun 2025 agar mereka dapat mengakses pendidikan, kata seorang pejabat.
Hingga saat ini, provinsi tersebut hanya memiliki tujuh sekolah yang melayani 875 siswa penyandang disabilitas di Kota Jayapura dan kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen, kata Laorens Wantik, Kepala Kantor Pendidikan Papua untuk Pendidikan Khusus, pada hari Minggu.
Akibat kekurangan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang secara lokal disebut \”sekolah luar biasa\” (SLB), banyak anak dengan kebutuhan khusus belum dapat mendapatkan pendidikan, katanya.
Demi itu, pemerintah Papua telah merencanakan membangun sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus di tiga kabupaten tersebut tahun depan, sementara pemerintah kabupaten telah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah, katanya.
ANTARA mencatat bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia mencatat adanya 2.329 SLB di seluruh negeri pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur memiliki jumlah terbanyak, yakni 417 sekolah.
Terkait dengan pembangunan nasional di wilayah Papua, Undang-Undang otonomi khusus Papua telah membuka jalan bagi aliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang otonomi khusus Papua, pemerintah pusat telah mencairkan dana sebesar Rp138,65 triliun (sekitar US$8,63 miliar) untuk dua provinsi tersebut sebagai dana otonomi khusus dan tambahan dana untuk proyek infrastruktur.
Sementara itu, total dana transfer daerah dan dana desa yang didistribusikan pemerintah di dua provinsi tersebut antara tahun 2002 dan 2021 telah tercatat sebesar Rp702,3 triliun (sekitar US$43,71 miliar), menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Meskipun mendapatkan pendanaan yang substansial dari pemerintah pusat, Papua masih kesulitan untuk meningkatkan kualitas modal manusianya. Hal ini terlihat dari skornya pada Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2020, yang sebesar 60,44, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 71,94, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Berita terkait: Papua targetkan menurunkan tingkat buta huruf sebesar lima persen pada 2024
Berita terkait: Pemuda Papua memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak wilayah: Menteri
Penerjemah: Qadri P, Rahmad Nasution
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024