Jakarta, Indonesia–(ANTARA/Business Wire)– Pada tanggal 7 Oktober 2025, Pemerintah Indonesia meluncurkan Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029. Ini adalah cetak biru untuk mempercepat inovasi, memperkuat daya saing industri, dan meningkatkan standar hidup melalui pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Diluncurkan di acara menteri di Jakarta, rencana ini menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan di berbagai lembaga pusat, provinsi, dan sektor swasta. Tujuannya untuk mengubah pertumbuhan ekonomi yang selama ini mengandalkan input, menjadi pertumbuhan yang dipimpin oleh produktivitas faktor total (TFP). Peluncuran ini menampilkan pidato dari Sekretaris-Jenderal Organisasi Produktivitas Asia (APO) Dr. Indra Pradana Singawinata, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yassierli, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Profesor Ir. Rachmat Pambudy, M.S. Mereka menekankan komitmen bersama untuk menjadikan produktivitas sebagai jalan menuju lapangan kerja yang berkualitas lebih tinggi dan Indonesia Emas 2045.
MPPN menetapkan agenda terpadu untuk mendongkrak produktivitas di seluruh sektor ekonomi: menyebarkan teknologi dan keunggulan manajemen di perusahaan-perusahaan; meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk transisi digital dan hijau; memperdalam rantai nilai dan kemampuan ekspor; memperbaiki lingkungan pendukung (seperti kualitas regulasi, infrastruktur, logistik); serta menginstitusionalkan pengukuran, tinjauan, dan akuntabilitas. BAPPENAS akan bertindak sebagai integrator sistem, mengoordinasi kementerian dan pemerintah daerah agar program dan anggaran sejalan. Sementara itu, kolaborasi publik-swasta dan proyek percontohan akan mempercepat penerapan di lapangan. Inti dari rencana ini adalah pemantauan dan evaluasi yang disiplin, memastikan bahwa pertumbuhan produktivitas benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan daya saing, pendapatan, dan pemerataan pembangunan antar daerah.
“Dalam jangka panjang, standar hidup suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan output per pekerja, yaitu produktivitasnya,” ujar Dr. Indra Pradana Singawinata. Ia menambahkan, “Dengan menciptakan nilai lebih dari setiap jam kerja dan setiap rupiah yang diinvestasikan, Indonesia dapat meningkatkan upah riil, menurunkan biaya, memperluas peluang, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi.”
“Produktivitas meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya, dan daya saing ekspor,” catat Menteri Yassierli. Ia menekankan perlunya mengubah pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi lapangan kerja yang luas dan berkualitas melalui peningkatan keterampilan, adopsi teknologi, dan lembaga pasar tenaga kerja yang lebih kuat untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia.
Menteri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah yang tangguh dan terkoordinasi dengan baik adalah fondasi produktivitas nasional. Ia menyerukan penyelarasan yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah di bawah pembagian fungsi yang ada, serta koordinasi yang lebih kuat untuk mengubah transisi demografi dan struktural menjadi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Mempresentasikan peta jalan pemerintah, Menteri Pambudy menempatkan MPPN dalam arsitektur rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) Indonesia. Ia menguraikan agenda kolaborasi untuk melompat ke era baru pertumbuhan berbasis produktivitas, dengan BAPPENAS mengintegrasikan kebijakan, anggaran, dan akuntabilitas agar reformasi menghasilkan keuntungan yang terukur di seluruh negeri.
Pelaksanaan MPPN akan fokus pada (1) membangun tata kelola yang ketat dengan BAPPENAS sebagai integrator; (2) penyelarasan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan diterjemahkan menjadi hasil nyata; (3) mempercepat adopsi di tingkat perusahaan melalui proyek percontohan dan penyebaran; (4) peningkatan keterampilan dan teknologi untuk mendongkrak TFP; serta (5) tinjauan kinerja triwulanan dan tahunan untuk melacak hasil dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah mengundang pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah provinsi untuk bergabung dalam agenda produktivitas bersama yang dapat meningkatkan skala inovasi dari proyek percontohan hingga berdampak nasional.
Inisiatif ini dikembangkan dengan dukungan APO sebagai bagian dari peran konsultasinya kepada negara-negara anggota APO. Dukungan ini mencakup bantuan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan proyek percontohan yang membantu menjadikan produktivitas sebagai praktik sehari-hari di seluruh ekonomi.
Momen peluncuran bersama Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029 secara formal oleh Wakil Menteri Febrian Alphyanto Ruddyard (kiri), Menteri Tito Karnavian (kedua dari kiri), Menteri Pambudy (tengah), Menteri Yassierli (kedua dari kanan), dan Sekretaris-Jenderal APO Dr. Indra (kanan).
Tentang Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029
MPPN adalah strategi lintas pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan yang dipimpin inovasi dan digerakkan oleh TFP. Rencana ini mengintegrasikan kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan di berbagai kementerian dan provinsi; mendukung peningkatan teknologi dan manajemen di tingkat perusahaan; memperkuat keterampilan tenaga kerja untuk transisi digital dan hijau; serta menginstitusionalkan pengukuran produktivitas dan akuntabilitas untuk memastikan keuntungannya diterjemahkan menjadi daya saing, pendapatan, dan kemakmuran yang inklusif.
Tentang Asian Productivity Organization (APO)
Didirikan pada tahun 1961, APO adalah organisasi antarpemerintah yang berdedikasi untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia-Pasifik. Melalui penelitian, konsultasi kebijakan, peningkatan kapasitas, dan proyek percontohan, APO mendukung negara-negara anggotanya dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Kontak
Untuk detail lebih lanjut, hubungi APO Digital Information Unit: [email protected]
Situs web: https://www.apo-tokyo.org
Sumber: Asian Productivity Organization
Reporter: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025