RAPBN 2025 harus mencakup program presiden terpilih: Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk mengakomodasi program-program yang direncanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Pagi ini, kita akan membahas RAPBN 2025, dan saya ingin rencana APBN 2025 dapat mengakomodasi semua program presiden terpilih,” Presiden Jokowi mencatat dalam sambutannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, di Jakarta pada hari Senin.

Rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah, catatan keuangan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan empat poin dalam RAPBN 2025.

Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disusun mengingat risiko perlambatan ekonomi global yang dapat menyebabkan krisis pangan dan kenaikan harga minyak.

“Poin paling penting adalah menyadari risiko perlambatan ekonomi global, baik dalam kebijakan suku bunga maupun situasi geopolitik yang memburuk, yang berpotensi menyebabkan krisis pangan dan kenaikan harga minyak,” ujar presiden.

Poin ketiga adalah bahwa Presiden Jokowi ingin rencana kerja pemerintah mengoptimalkan langkah-langkah untuk meningkatkan target pendapatan negara.

Selain itu, Jokowi menekankan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam investasi dan ekspor produk.

Pada poin keempat, presiden meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 difokuskan pada program-program presiden terpilih.

“Keempat adalah kita harus fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, tidak semua hal harus dilakukan,” ujar presiden.

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi terlihat duduk di tengah, ditemani oleh Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kanan serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kiri.

MEMBACA  Diperlukan solusi lintas disiplin untuk masalah air: kementerian

Menteri Keuangan mengadakan rapat sinergisitas dengan pemerintah berikutnya

Copyright © ANTARA 2024