Kamis, 11 September 2025 – 05:00 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan rencana pemindahan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional. Dana tersebut akan dipindahkan dalam bentuk rekening pemerintah.
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian agar pertumbuhan ekonomi dapat cepat tercapai.
"Sudah, beliau setuju (Presiden)," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Selain itu, dana Rp 200 triliun itu nantinya akan diberikan ke perbankan dengan harapan dapat menigkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat.
"Tujuannya supaya bank punya banyak uang tunai secara tiba-tiba, dan mereka tidak bisa menaruhnya di tempat lain selain untuk dikreditkan. Jadi, kita memaksa mekanisme pasar untuk berjalan," katanya.
Purbaya juga menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya agar dana yang disalurkan ke bank tidak digunakan untuk membeli instrumen Surat Utang Negara (SUN). Pemerintah ingin uang itu benar-benar beredar di masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.
"Ini seperti kita naruh deposito di bank, kira-kira begitu. Nanti penyalurannya terserah bank, tapi kalau saya butuh, saya ambil. Tapi, nanti diusahakan agar penyalurannya tidak untuk beli SUN lagi," ucap Purbaya.
"Kita minta ke BI agar dananya tidak diserap kembali. Jadi, uangnya betul-betul ada di dalam sistem perekonomian supaya ekonomi bisa bergerak," tambahnya.
Sebagai informasi, Purbaya berencana menarik dana pemerintah di BI senilai Rp 200 triliun untuk meningkatkan kinerja ekonomi.
“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya dalam wawancara usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.
Hingga saat ini, Purbaya menilai faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah, yang menyebabkan sistem keuangan menjadi kering.
“Pemerintah rajin narik pajak, trus masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan enggak,” katanya.