Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa beliau belum terlibat dalam diskusi lebih lanjut mengenai penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, kepada China.
"Saya belum dipanggil terkait hal tersebut," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis.
Purbaya menjelaskan, pembicaraan terakhir masih seputar rencana mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar sebagian utang sekitar 7 miliar dolar AS milik operator PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kepada China Development Bank.
Dia menambahkan, kepastian apakah rencana itu sudah final hanya bisa diketahui setelah beliau dipanggil ke Istana Presiden untuk pembahasan lebih lanjut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan pemerintah berencana menggunakan APBN untuk membantu menyelesaikan utang kereta api itu. Pernyataan itu disampaikannya di Stasiun Gambir, Jakarta, pada 10 Februari.
Dia mencatat bahwa Rosan Roeslani, CEO Dana Abadatan (Dana Abadi) Indonesia, telah ditunjuk untuk memimpin negosiasi dan diskusi teknis mengenai mekanisme penyelesaiannya.
Tahun lalu, Hadi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para pejabat pemerintah untuk mengidentifikasi opsi dan skema paling feasible untuk menyelesaikan utang kepada China.
Dalam rapat terbatas 29 Oktober, presiden menginstruksikan Purbaya, Roeslani, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk "menghitung ulang detailnya, termasuk opsi perpanjangan masa pinjaman," kata Hadi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pada 3 Februari bahwa restrukturisasi keuangan PT KCIC untuk mengatasi utang tersebut membutuhkan waktu lebih lama.
"Kami akan berkomunikasi dengan China dalam upaya mencari solusi. Tujuan kami adalah memastikan proyek strategis kereta api ini tetap bertahan dan berkembang," ujarnya.
Dalam pernyataan tertanggal 20 Januari, Yudhoyono juga mengangkat kemungkinan pembentukan komite nasional untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengelola proyek.
Berita terkait: Tidak ada dana negara untuk utang kereta cepat: Pemerintah Indonesia
Berita terkait: RI terus bangun infrastruktur kereta api meski ada masalah utang KCIC
Penerjemah: Imamatul Silfia, Tegar Nurfitra
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026