Puan Maharani Menentang Penghapusan Istilah Orde Lama dalam Revisi Sejarah Indonesia

Selasa, 27 Mei 2025 – 19:46 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menolak rencana Kementrian Kebudayaan yang mau menghapus istilah Orde Lama dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Dia minta agar peristiwa masa lalu tidak dihilangkan meskipun ada penulisan ulang sejarah.

Baca Juga:
InJourney: Pemasangan Stair Lift Candi Borobudur Tanpa Paku dan Bor

"Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetep sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan hati-hati," kata Puan ke wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu juga minta Kementerian Kebudayaan tidak terburu-buru dalam menulis ulang sejarah versi pemerintah. Dia bilang penulisan ulang sejarah harus transparan.

Baca Juga:
Budi Arie Dilaporkan Kader PDIP ke Bareskrim Polri terkait Tudingan Dalang Framing Judi Online

"Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan buru-buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit, tapi harus disampaikan dengan transparan," ujar Puan. "Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah kalau memang ingin diperbaiki silakan. Tapi namanya sejarah, apakah itu pahit atau baik, kalau memang harus diulang ya diulang sebaik-baiknya," tambahnya.

Baca Lagi:
Puan Minta Usut Tuntas Kasus Penganiayaan terhadap Jaksa

Sebagai info, Menteri Kebudayaan Fadli Zon bilang tidak ada istilah Orde Lama dalam 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dibahas.

Menurut dia, perubahan istilah itu dilakukan karena pemerintahan sebelum Orde Baru tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Fadli klaim perubahan ini agar perspektif sejarah baru lebih netral dan inklusif.

"Sebenarnya itu para sejarawan yang bikin. Kalau kita lihat, istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama gak pernah nyebut diri mereka Orde Lama. Kalau Orde Baru emang nyebut itu Orde Baru," kata Fadli.

Berikut 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah:

1. Sejarah Awal Nusantara
2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Respons Terhadap Penjajahan
6. Pergerakan Kebangsaan
7. Perang Kemerdekaan Indonesia
8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. Orde Baru (1967-1998)
10. Era Reformasi (1999-2024).

    Halaman Selanjutnya